Temui Gubernur NTT, Direktur Res PPA Dan PPO Polda NTT Sampaikan Kondisi Kasus Kekerasan Anak Dan Perempuan Serta TPPO

digtara.com -Direktur Res PPA dan PPO Polda NTT, Kombes Pol Dr Nova Irone Surentu dan jajaran terus membangun sinergitas dalam penanganan kasus PPA dam TPPO di Provinsi NTT.

Baca Juga:

• Masyarakat Diminta Berani Laporkan Kasus KDRT, Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta TPPO
• Polda NTT Serahkan Tersangka TPPO Ke Kejaksaan Negeri TTS, Tersangka Dititipkan ke Rutan Kelas IIB Soe
• Pasutri Tersangka TPPO di Kabupaten Sikka Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara

Berbagai upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana perdagangan anak (TPPA) di Provinsi NTT makin diperkuat melalui audiensi jajaran Polda NTT dan Pemerintah Provinsi NTT di kantor Gubernur NTT, Kamis (16/4/2026) petang.

Audiens dihadiri Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT, Asti Laka Lena, Direktur PPA PPO Polda NTT, Kombes Pol Dr. Nova Irone Surentu beserta jajaran, Kepala DP3AP2KB Provinsi NTT, drg. Lien Adriany serta perwakilan UPTD PPA Provinsi NTT.

Saat paparan awal, ketua TP PKK NTT menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Baca Juga:

• Masyarakat Diminta Berani Laporkan Kasus KDRT, Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta TPPO

Ia juga menyampaikan rencana program edukasi di sekolah-sekolah serta pengawasan penggunaan handphone oleh anak-anak melalui pendekatan persuasif dan persetujuan orang tua.

Direktur Res PPA dan PPO Polda NTT menyampaikan kondisi terkini terkait jumlah kasus dan tahanan yang ditangani.

Ia juga menegaskan komitmen institusinya dalam menekan angka TPPO dan TPPA di wilayah NTT.

Kombes Pol Dr. Nova Irone Surentu menjelaskan bahwa audiensi ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Polda NTT dan Pemprov NTT dalam implementasi program Kampung BEKAPAN serta target zero TPPO.

Ia juga menyoroti maraknya penyalahgunaan aplikasi MiChat yang dinilai menjadi salah satu media yang berpotensi dimanfaatkan dalam praktik TPPO.

"Kami berharap adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi NTT untuk langkah strategis, termasuk rencana pemblokiran aplikasi yang disalahgunakan seperti MiChat, karena banyak korban TPPO dan TPPA berawal dari sana," tegas Kombes Nova.

Baca Juga:

• Polda NTT Serahkan Tersangka TPPO Ke Kejaksaan Negeri TTS, Tersangka Dititipkan ke Rutan Kelas IIB Soe

Pihaknya juga telah melakukan berbagai upaya preventif seperti razia di tempat hiburan malam, khususnya pub-pub di wilayah NTT, dengan memeriksa kontrak kerja dan identitas pekerja guna mencegah praktik perdagangan orang.

Direktur PPA PPO Polda NTT juga menyoroti kendala yang masih dihadapi, seperti belum tersedianya layanan visum psikiatrikum di NTT serta keterbatasan akses pengawasan di titik-titik strategis keberangkatan.

"Kami membutuhkan dukungan lintas sektor, termasuk pemerintah, tenaga pendidik, psikolog, hingga peran orang tua, untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak NTT," tambah Kombes Nova.