Temui Gubernur NTT, Direktur Res PPA Dan PPO Polda NTT Sampaikan Kondisi Kasus Kekerasan Anak Dan Perempuan Serta TPPO
Baca Juga:
Pemerintah mendorong pembentukan program PJPMI (Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia) untuk memastikan masyarakat NTT yang bekerja ke luar negeri memiliki keterampilan dan perlindungan yang memadai.
Dalam diskusi tersebut dibahas pentingnya penertiban administrasi kependudukan, pengawasan terhadap perusahaan luar negeri, serta penguatan sistem di pintu keluar seperti bandara dan pelabuhan guna menekan praktik TPPO.
Baca Juga:Dukungan penuh terhadap langkah-langkah tersebut juga disampaikan Kapolda NTT, Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko melalui Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra.
"Bapak Kapolda NTT menegaskan komitmen Polda NTT dalam memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat, khususnya korban TPPO dan TPPA," ujar Kabid Humas.
Salah satu bentuk nyata adalah peresmian "Rumah Bahagia" sebagai pusat layanan terapi psikologis gratis bagi korban, serta program "Polwan Mengajar" untuk edukasi hukum sejak dini.
Masyarakat Diminta Berani Laporkan Kasus KDRT, Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta TPPO
Polda NTT Serahkan Tersangka TPPO Ke Kejaksaan Negeri TTS, Tersangka Dititipkan ke Rutan Kelas IIB Soe
Pasutri Tersangka TPPO di Kabupaten Sikka Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara
Polres Sikka Tahan dua Tersangka TPPO
Kebijakan Pusat Berimbas Ribuan PPPK Pemprov NTT Terancam Dipecat