Temui Gubernur NTT, Direktur Res PPA Dan PPO Polda NTT Sampaikan Kondisi Kasus Kekerasan Anak Dan Perempuan Serta TPPO

Baca Juga:

• Gubernur NTT Tinjau Kondisi Pulau Palue dan Beri Bantuan Bagi Warga Korban Gempa
• Kabasarnas dan Gubernur NTT Cek Kesiapan Posko Pengungsian Korban Gempa di Nagekeo
• Ribuan Warga Binaan dan Anak Binaan di NTT Dapat Remisi HUT Ke-81 RI, 24 Narapidana Langsung Bebas

Pemerintah mendorong pembentukan program PJPMI (Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia) untuk memastikan masyarakat NTT yang bekerja ke luar negeri memiliki keterampilan dan perlindungan yang memadai.

Dalam diskusi tersebut dibahas pentingnya penertiban administrasi kependudukan, pengawasan terhadap perusahaan luar negeri, serta penguatan sistem di pintu keluar seperti bandara dan pelabuhan guna menekan praktik TPPO.

Baca Juga:

• Masyarakat Diminta Berani Laporkan Kasus KDRT, Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta TPPO

"Bapak Kapolda NTT menegaskan komitmen Polda NTT dalam memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat, khususnya korban TPPO dan TPPA," ujar Kabid Humas.

Salah satu bentuk nyata adalah peresmian "Rumah Bahagia" sebagai pusat layanan terapi psikologis gratis bagi korban, serta program "Polwan Mengajar" untuk edukasi hukum sejak dini.