Alasan Kesehatan, Lansia Pelaku Pemerkosaan Dua Bocah di Manggarai Barat Diperiksa di Rumah

"Dalam proses tersebut, penyidik tetap memperhatikan hak-hak tersangka lansia. Seluruh proses hukum akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegas AKP Lufthi.

Baca Juga:

• Penyandang Tunanetra Apresiasi Layanan Haji 2026, Harapkan Regulasi Disabilitas Segera Diimplementasikan
• PPDI Kalsel Apresiasi Layanan Haji Ramah Disabilitas, Usulkan Pendataan Lebih Detail
• Hampir Dua Pekan disemayamkan di Manggarai Barat, Jenazah Dua WNA Austria Diberangkatkan ke Denpasar

‎Meskipun SS telah ditetapkan sebagai tersangka sejak hasil gelar perkara pada 25 Mei 2026, penyidik memutuskan untuk tidak melakukan penahanan fisik.

Kebijakan ini diambil setelah mempertimbangkan aspek medis dan jaminan kooperatif dari pihak keluarga.

‎Sebagai jaminan, anak kandung tersangka telah menandatangani surat penjaminan tertulis yang menyatakan bahwa SS akan selalu kooperatif dan hadir apabila sewaktu-waktu keterangannya dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan.

"Terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan fisik dengan mempedomani ketentuan dalam KUHAP dan UU nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Tersangka saat ini dalam kondisi kesehatan yang kurang baik dan sedang menjalani pengobatan jalan secara rutin pada dokter spesialis penyakit dalam," papar AKP Lufthi.

‎Dalam perkara ini, penyidik menerapkan pasal berlapis yang cukup berat.

Baca Juga:

• Penyandang Tunanetra Apresiasi Layanan Haji 2026, Harapkan Regulasi Disabilitas Segera Diimplementasikan

SS dijerat dengan pasal 415 huruf b Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama sembilan tahun.

‎AKP Lufthi menyebutkan bahwa penetapan status tersangka telah memenuhi prosedur hukum formal yang ketat.

‎"Penetapan tersangka ini telah didasarkan pada pemenuhan minimal dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP, yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan barang bukti," terangnya.

‎Saat ini, fokus utama penyidik Satreskrim Polres Manggarai Barat adalah merampungkan pemberkasan berkas perkara (tahap penyusunan resume) untuk segera dilimpahkan pada Tahap I ke Kejaksaan Negeri Manggarai Barat.

"Kami akan segera limpahkan ke JPU (Jaksa Penuntut Umum). Fokus kami adalah keadilan bagi korban. Korban harus mendapatkan haknya secara hukum, dan kami akan mengawal proses ini hingga tuntas," imbuh AKP Lufthi.

‎Langkah tegas kepolisian ini merupakan kelanjutan dari peristiwa pilu yang terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026, sekitar pukul 11.00 Wita di salah satu desa di Kecamatan Sano Nggoang, Manggarai Barat.

‎Kejadian bermula ketika SS diduga membujuk dua anak perempuan yang masih duduk di bangku kelas 1 Sekolah Dasar (keduanya berusia 6 tahun), untuk masuk ke dalam rumahnya.

‎Kapolsek Sano Nggoang, Ipda Risbel Pandiangan mengungkapkan bahwa terduga pelaku menggunakan iming-iming materiil untuk membujuk dan kemudian membungkam kedua korban.

‎"Informasi awal yang kami terima, modus yang digunakan pelaku adalah dengan memberikan sejumlah uang kepada kedua anak tersebut. Masing-masing korban diberikan uang sebesar Rp10 ribu dan Rp5 ribu sebagai imbalan agar mereka tetap diam," jelas Ipda Risbel saat dikonfirmasi secara terpisah.

Kasus ini akhirnya terungkap setelah salah satu orang tua korban menaruh curiga melihat perubahan fisik dan gerak-gerik anaknya saat tiba di rumah pada sore hari.

Baca Juga:

• PPDI Kalsel Apresiasi Layanan Haji Ramah Disabilitas, Usulkan Pendataan Lebih Detail