Pidana Sosial Bakal Diterapkan Bagi Pelaku Pidana di NTT

digtara.com -Penerapan pidana sosial bagi pelaku pidana di NTT bakal dilakukan.

Baca Juga:

• Anggota Polairud Polda NTT Gelar Sholat Istighosah dan Doa Bersama untuk Korban Gempa Bumi Flores
• Berkas P21, Ditres PPA dan PPO Polda NTT Serahkan Tersangka Kasus Pencabulan Anak ke JPU
• Apresiasi Penetapan Tiga Tersangka, Keluarga Dokter Icha Minta Polisi Tahan Tersangka

Hal ini menjadi kesepakatan bersama Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) dengan kepala daerah seluruh NTT.

Penandatanganan ini dilakukan Kepala Kejati NTT, Roch Adi Wibowo dan Gubernur NTT, Melki Laka Lena pada Senin (15/12/2025) di aula El Tari Kupang.

Sementara kepala kejaksaan negeri melakukan penandatanganan bersama wali kota dan bupati lainnya.

Baca Juga:

• Propam Polda Ambil Alih Penanganan Kasus Dugaan Cabul Anggota Polri Terhadap Anak Tiri

Penerapan pidana kerja sosial ini secara nasional dijadwalkan mulai berlaku efektif pada tahun 2026, sebagai bagian dari transisi KUHP baru, sesuai Undang-undang 1 tahun 2023.

Kepala Kejati NTT, Roch Adi Wibowo menyebutkan penandatanganan kesepakatan ini bagian dari partisipasi pemerintah daerah.

Namun rincian jenis pidana sosialnya masih akan dirumuskan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan.

"Dalam pelaksanaan ke depan, kejaksaan tidak akan berjalan sendiri tetapi kami butuh partisipasi dari pemerintah provinsi mau pun kebupaten untuk pelaksanaannya. Terkait pelaksanaannya tentunya akan dirumuskan kembali dengan stakeholder terkait," ujarnya.

Pidana sosial ini akan berlaku bagi pidana umum sesuai penerapan Undang-undang baru tersebut.

Terkait jenis pidana sosial ini akan dirumuskan bagian Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum).

Baca Juga:

• Di Acara “Polri untuk Masyarakat”, Kapolda NTT Salurkan Bansos Bagi Penyandang Disabilitas

"Sementara masih pidana umum karena dengan berlakunya Undang-undang 1 tahun 2023 tentang KUHP yang mensyaratkan ada peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan kerja sosial. Untuk di sisi mananya akan kita rumuskan sehingga kita tunggu petunjuk yang sedang digodok oleh Jampidum. Nanti pelaksanaannya untuk bersama pemerintah daerah," lanjut dia.

Gubernur NTT, Melki Laka Lena dalam kesempatan yang sama menyampaikan pasca penandatanganan bersama ini maka pihaknya menunggu arahan lebih lanjut dari Kejaksaan Agung.

Pihaknya sendiri mengaku siap dengan kerjasama ini terlebih pidana sosial ini dapat berdampak pada kegiatan sosial di masyarakat.

"Pasti melalui Kejati NTT akan dapat catatannya terkait teknisnya dan kita tunggu. Terkait bidang apa saja kerja sosialnya antara lain misalnya urusan kebersihan di jalan tapi kita tunggu teknis detailnya dari Kejaksaan Agung melalui Kejati," tandas Gubernur Melki.

Baca Juga:

• Propam Polda Ambil Alih Penanganan Kasus Dugaan Cabul Anggota Polri Terhadap Anak Tiri