Pidana Sosial Bakal Diterapkan Bagi Pelaku Pidana di NTT
Imanuel Lodja - Selasa, 16 Desember 2025 11:15 WIB
ist
Gubernur NTT dan Kepala Kejaksaan Tinggi NTT saat penandatanganan kesepakatan pada Senin (15/12/2025)
"Sementara masih pidana umum karena dengan berlakunya Undang-undang 1 tahun 2023 tentang KUHP yang mensyaratkan ada peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan kerja sosial. Untuk di sisi mananya akan kita rumuskan sehingga kita tunggu petunjuk yang sedang digodok oleh Jampidum. Nanti pelaksanaannya untuk bersama pemerintah daerah," lanjut dia.
Gubernur NTT, Melki Laka Lena dalam kesempatan yang sama menyampaikan pasca penandatanganan bersama ini maka pihaknya menunggu arahan lebih lanjut dari Kejaksaan Agung.
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Baca Juga:
Pihaknya sendiri mengaku siap dengan kerjasama ini terlebih pidana sosial ini dapat berdampak pada kegiatan sosial di masyarakat.
"Pasti melalui Kejati NTT akan dapat catatannya terkait teknisnya dan kita tunggu. Terkait bidang apa saja kerja sosialnya antara lain misalnya urusan kebersihan di jalan tapi kita tunggu teknis detailnya dari Kejaksaan Agung melalui Kejati," tandas Gubernur Melki.
Baca Juga:
Editor
: Arie
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Polda NTT Bersatu Dalam Doa dan Harapan Bagi Keselamatan Korban Gempa Flores
Kapolda NTT Berbaur Dengan Anak-Anak Korban Bencana Gempa di Tenda Pengungsian Beri Pengharapan
Anggota Polairud Polda NTT Gelar Sholat Istighosah dan Doa Bersama untuk Korban Gempa Bumi Flores
Berkas P21, Ditres PPA dan PPO Polda NTT Serahkan Tersangka Kasus Pencabulan Anak ke JPU
Apresiasi Penetapan Tiga Tersangka, Keluarga Dokter Icha Minta Polisi Tahan Tersangka
Kapolda NTT Sambangi Bayi Yang Lahir Saat Bencana di RSUD Aeramo-Nagekeo
Komentar