Pembukaan Jalan Dusun di Kabupaten TTS Terhambat Masalah Lahan, Polisi Turun Tangan

digtara.com -Pembukaan jalan yang menghubungkan Dusun IV Oebon menuju Dusun III Nano di Desa Tuapakas, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) terhambat dengan perselisihan antara Keluarga Lakapu dan Keluarga Nabunome terkait batas serta pengelolaan lahan.

Baca Juga:

• Dua Pria Pelaku Judol di Kabupaten TTS Diamankan Tim Resmob Polres TTS
• Polwan Polres TTS Salurkan Bantuan Pendidikan Bagi Siswa di Wilayah Terpencil
• Batal Karnaval, Komunitas Pemuda di Kabupaten TTS Sumbang Dana Karnaval Untuk Korban Gempa Flores

Persoalan bermula ketika keluarga Nabunome menilai kegiatan penebasan lahan yang dilakukan keluarga Lakapu telah melebar hingga memasuki area yang selama ini diklaim dan dikelola oleh pihaknya.

Teguran yang disampaikan kemudian berujung pada keributan di lokasi.

Situasi tersebut turut berdampak terhadap pekerjaan pembukaan jalan karena terjadi penghadangan serta permintaan agar alat berat yang sedang bekerja menghentikan aktivitasnya.

Di tengah persoalan tersebut, kedua pihak pada prinsipnya tidak mempersoalkan pembangunan jalan yang ditujukan untuk membuka akses masyarakat Dusun III Nano.

Baca Juga:

• Dua Pria Pelaku Judol di Kabupaten TTS Diamankan Tim Resmob Polres TTS

Pada Minggu (30/8/2026) petang, personel Polsek Kualin turun langsung ke lokasi

Kapolres TTS, AKBP Kristiyan B. Martino mengatakan kepolisian mengambil langkah cepat untuk mencegah persoalan tersebut berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Menurutnya, kehadiran personel di lapangan bukan untuk memihak salah satu pihak, melainkan memastikan situasi tetap aman sambil membuka ruang dialog agar persoalan batas tanah dapat diselesaikan secara musyawarah.

"Polri hadir untuk menjaga keamanan dan mencegah agar persoalan batas lahan tidak berkembang menjadi konflik. Kami mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan," ujar Kapolres.

Lahan tersebut juga belum memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat hak atas tanah dan selama ini dikelola oleh empat keluarga besar, yakni keluarga Nabunome, Keluarga Lakapu, Keluarga Nenotek, dan Keluarga Isu.