53 Tersangka Kasus TPPO Diproses, Terbanyak dari Kabupaten Malaka

"Nantinya, calon tenaga kerja malah dikirim antar daerah atau antar negara," ujar mantan Wadir Reskrimsus Polda Sumatera Utara ini.

Baca Juga:

• Temui Gubernur NTT, Direktur Res PPA Dan PPO Polda NTT Sampaikan Kondisi Kasus Kekerasan Anak Dan Perempuan Serta TPPO
• Direktorat Res PPA Dan PPO Polda NTT Perkuat Sinergi Lintas Sektoral
• Sejumlah Perwira Dimutasi, Kasubbid Penmas Bid Humas Polda NTT Jadi Wakapolres Sumba Barat Daya

Modus lain adalah perekrut datang dan mengaku dari perusahaan padahal perusahaannya fiktif.

Selain itu, modus melalui media sosial membuka lowongan pekerjaan (loker).

Ada pula modus lain yang justru dilakukan kerabat korban yang mengajak calon tenaga kerja sudah sukses.

Untuk mencegah kasus TPPO ini, Polda NTT bersama Polres jajaran dan Polsek secara masif terus melakukan upaya pencegahan terhadap bahaya TPPO.

"Terkait kerja secara legal atau resmi, agar pencari kerja mencari informasi di Dinas Nakertrans kabupaten/kota terkait lowongan kerja dan ikuti prosedurnya karena ada data perusahaan resmi perekrut calon tenaga kerja yang terdata di dinas Nakertrans setempat. Ada pula tahapan perekrutan dan ada pelatihan bagi calon tenaga kerja," pesan Kombes Patar Silalahi.

Pihaknya berharap agar Disnaker Kabupaten/kota memberikan informasi pelayanan yang sungguh kepada calon pencari kerja.

"Jika ada penawaran (kerja) agar dipahami dan cross cek di dinas karena saat ini banyak tawaran dengan modus paket pelatihan bagi tenaga kerja," tandasnya.

Kombes Patar Silalahi juga menyebutkan kalau penanganan kasus oleh Ditreskrimum Polda NTT dan Polres jajaran selama tahun 2023 sebanyak 8.558 kasus.

Penyelesaian kasus sebanyak 5.089 kasus atau 59,46 persen, dibandingkan dengan tahun 2022 penanganan kasus sebanyak 7.888 kasus, penyelesaian sebanyak 4.963 kasus atau 63 persen.

Penyelesaian perkara tahun 2023 sebesar 5.089 kasus atau 59,46 persen dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 4.963 kasus atau 63 persen atau naik sebesar 3 persen.

Untuk perkara kriminal umum pada tahun 2022 sebanyak 7.888 kasus dan tahun 2023 sebanyak 8.558 kasus. "Trend kasus naik pada tahun 2023 sebanyak 670 kasus atau naik 8 persen," ujarnya.