Ratusan Warga dari Posko Pengungsian Maumere Kembali Dipulangkan

Keterlibatan lintas unsur itu menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak berdiri pada satu institusi.

Baca Juga:

• Gempa Flores Berlalu, Fokus Pada Pemulihan dan Perbaikan Infrastruktur
• Bergandengan Tangan, Elemen Masyarakat di Manggarai Barat Bantu Ribuan Warga Terdampak Gempa Bumi
• Cegah Peredaran Barang Terlarang Dalam Lapas, Polisi-TNI dan Lapas Sikka Razia Kamar WBP

Pemerintah, lembaga kebencanaan, unsur sosial, relawan, hingga masyarakat terdampak harus bergerak dalam satu garis koordinasi agar proses pemulangan tidak melahirkan persoalan baru.

Namun, di balik berlangsungnya pemulangan secara lancar dan kondusif, terdapat satu persoalan yang tidak boleh dianggap remeh bahwq data pengungsi. Pemerintah Kabupaten Sikka menghadapi situasi ketika sebagian pengungsi memilih pulang ke tempat tinggal masing-masing tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada petugas pendataan.

Kondisi tersebut membuat angka pengungsi yang tercatat pada awal pendataan tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah pengungsi yang benar-benar berada di dalam posko.

Persoalan ini terlihat sederhana, tetapi dalam situasi tanggap darurat, ketidaktepatan data dapat memiliki konsekuensi yang panjang.

Data pengungsi bukan sekadar angka di atas kertas. Data menjadi dasar pemerintah dalam menghitung kebutuhan makanan, air minum, pelayanan kesehatan, tempat tidur, bantuan logistik, hingga kebutuhan perlindungan bagi warga terdampak.

Baca Juga:

• Ribuan Warga Sikka Masih Tempati Lokasi Pengungsian

Ketika seseorang telah meninggalkan posko tetapi masih tercatat sebagai penghuni, kebutuhan logistik dapat terhitung lebih besar dari jumlah sebenarnya.

Sebaliknya, apabila terdapat warga yang masih membutuhkan pelayanan tetapi tidak lagi tercatat secara akurat, maka risiko terlewatnya kebutuhan mereka juga semakin besar.

Karena itu, persoalan sinkronisasi data menjadi pekerjaan penting di tengah proses pemulangan yang terus berlangsung.

Pemerintah tidak hanya dituntut mampu memulangkan pengungsi, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap pergerakan pengungsi tercatat secara akurat, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara 211 jiwa telah kembali ke rumah, sebanyak 837 jiwa lainnya masih berada di Posko Pengungsian Terpusat Gelora Samador Maumere. Mereka adalah bagian dari wajah lain penanganan bencana yang belum selesai.

Kepulangan sebagian pengungsi memang menjadi sinyal positif bahwa sebagian warga mulai berani kembali ke rumah.

Tetapi pada saat yang sama, keberadaan ratusan warga yang masih bertahan di posko menegaskan bahwa kebutuhan terhadap perlindungan dan pelayanan pemerintah masih tetap tinggi.

Situasi ini menuntut pemerintah untuk tidak terjebak pada angka kepulangan semata.

Ukuran keberhasilan penanganan bencana bukan hanya seberapa banyak pengungsi meninggalkan posko, tetapi juga seberapa aman, siap dan layak kondisi tempat yang mereka tuju.

Sebab, memulangkan pengungsi adalah satu tahap. Memastikan mereka dapat hidup kembali dengan aman setelah meninggalkan posko adalah tahap yang jauh lebih penting. Di titik inilah surat pernyataan kesediaan pulang menjadi relevan.

Baca Juga:

• Polres Manggarai Beri Layanan Penggantian SIM Hilang Dan Rusak Akibat Gempa

Para pengungsi yang kembali telah menyatakan secara tertulis kesediaannya untuk meninggalkan posko meskipun masa tanggap darurat belum berakhir.

Pilihan tersebut merupakan keputusan mandiri warga, namun tetap membutuhkan pengawasan dan pemantauan pemerintah agar kepulangan tidak berujung pada munculnya kerentanan baru.