Gagal Bertemu Gubernur NTT, Demo Mahasiswa-Sopir Pick Up Bentrok

digtara.com -Kelompok mahasiswa Cipayung Plus bersama Aliansi Sopir Pikap Kota Kupang menggelar aksi di depan Kantor Gubernur NTT, Senin (4/5/2026).

Baca Juga:

• Anggota Polres dan Bhayangkari Polres Kupang Bersama TNI Sumbang 150 Kantong Darah
• Sejumlah Pemuda di Kota Kupang Diamankan Polisi Saat Ugal-ugalan di Jalan Raya
• Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang Temui Bupati Sabu Raijua dan Unsur Terkait

Demonstrasi ini berujung bentrok setelah massa menuntut bertemu langsung dengan Gubernur NTT Melki Laka Lena.

Saat aksi berlangsung, gubernur Melki bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma tengah mendampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti dalam kunjungan kerja di NTT.

Demo yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional itu diikuti ratusan mahasiswa dan sopir pikap.

Baca Juga:

• Kakak Beradik di Kupang Meninggal dalam Kecelakaan Beruntun

Aksi sempat menutup ruas Jalan El Tari, Kota Kupang.

Kericuhan pecah ketika massa mencoba menerobos masuk ke area kantor gubernur dan merusak pagar.

Polisi membentuk barikade serta menyiagakan mobil water cannon.

Aksi saling dorong antara massa dan aparat pun beberapa kali tak terhindarkan.

Massa saat orasi menyoroti kondisi buruh dan guru di NTT yang dinilai masih jauh dari sejahtera.

Mereka menilai upah yang diterima tidak sebanding dengan kebutuhan hidup yang terus meningkat.

Baca Juga:

• Saat Kapolresta Kupang Kota Nyetir Antar Anggota Purna Bakti

"Buruh dan guru masih hidup jauh dari layak. Mereka terus menuntut keberpihakan negara," ujar Ketua Cabang GMKI Kupang, Andraviani Fortuna Umbu Laiya.

Massa juga memprotes kebijakan pembatasan jumlah penumpang mobil pikap yang kini hanya diizinkan mengangkut lima orang.

Mereka menilai aturan itu merugikan masyarakat, terutama petani yang bergantung pada pikap untuk transportasi.

Demonstran menuntut perlindungan hukum bagi buruh, pelibatan pekerja dalam pembahasan aturan ketenagakerjaan, serta pengawasan terhadap jam kerja dan upah.

Untuk sektor pendidikan, massa meminta pemerintah menindak sekolah negeri yang masih memungut iuran di luar ketentuan, transparan soal dana pendidikan, dan serius menekan angka putus sekolah di NTT.

Aksi pun berakhir jelang malam tanpa pertemuan langsung antara massa dan Gubernur NTT.

Baca Juga:

• Kakak Beradik di Kupang Meninggal dalam Kecelakaan Beruntun