Bertemu Warga Welai Barat, Kapolres-Ketua DPRD Kabupaten Alor Dengarkan Sejumlah Keluhan Warga

digtara.com -Kapolres Alor AKBP Nur Azhari bertemu dengan warga masyarakat Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor pada Jumat (26/9/2025) petang.

Baca Juga:

• Tersangka Tiga Anggota DPRD TTU Ajukan Saksi Menguntungkan dan Ahli Dalam Kasus Dokter Icha
• Diperiksa Hingga Malam Hari, Tiga Anggota DPRD TTU Tidak Ditahan
• Jadi Tersangka, Tiga Anggota DPRD Kabupaten TTU Terancam Penjara Tujuh Tahun

Kegiatan yang dihadiri ketua DPRD Kabupaten Alor, Paulus Brikmar dikemas dalam kegiatan Jumat Curhat di halaman rumah ketua RT 008 Kelurahan Welai Barat, Arkalaus Atalani.

Hadir pula pejabat utama Polres Alor, Lurah Welai Barat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, hingga warga setempat.

Berbagai aspirasi dan keluhan disampaikan warga, mulai dari evaluasi pemanfaatan Pos Polisi Ruilak, permintaan percepatan pembangunan Mako Brimob Kompi 4 Yon Polda NTT di Mola, pemasangan lampu jalan, hingga peningkatan patroli pada jam rawan.

Baca Juga:

• Refleksi Hari Tani 2025, PKB Berkomitmen Sejahterakan Petani dan Kawal Kedaulatan Pangan

Selain itu, masyarakat juga meminta Polres Alor segera menindak akun media sosial anonim yang kerap menebar provokasi.

Tokoh masyarakat menilai Jumat Curhat sangat bermanfaat karena mempererat hubungan Polri dengan warga.

Ketua pemuda Gereja Welai Barat, Andri Padafung, bahkan menegaskan bahwa meski Polres Alor menghadapi keterbatasan personel, masyarakat tetap siap memberikan dukungan penuh.

Menanggapi keluhan tersebut, Kapolres Alor berjanji akan menindaklanjuti, termasuk meminta Kasat Samapta meningkatkan patroli di Kelurahan Welai Barat.

Kapolres uga menegaskan komitmen Polres Alor untuk terus menyelenggarakan Jumat Curhat di berbagai wilayah demi memperkuat komunikasi dan kepercayaan dengan masyarakat.

"Polres Alor berkomitmen bahwa Polri menjaga integritas dan profesionalisme," tegas Kapolres Alor.

Baca Juga:

• Kemenag Akan Luncurkan Ditjen Pesantren. Sarif Abdillah: Kehadiran Ditjen Pesantren Akan Memperkuat Ekosistem Pendidikan Islam di Indonesia

Ia meminta masyarakat tidak ragu melaporkan apabila ada anggota kepolisian yang tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Selain itu, ia menjelaskan pentingnya penegakan hukum yang adil tidak berpihak, tidak melakukan rekayasa kasus hanya semata-mata untuk cepat menjadikan seseorang menjadi tersangka, penyidik harus bekerja secara profesional dan proporsional.

Kapolres juga menyinggung keterbatasan jumlah personel di Polres Alor. Saat ini, dari kebutuhan ideal lebih dari 1.150 personel, hanya tersedia 348 personel.

Sementara itu, laporan kasus yang masuk setiap tahunnya di atas 800 perkara. Oleh karena itu, para RT, RW dan tokoh masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan hal-hal ringan-ringan di tingkat RT, RW agar tidak semua kasus dilaporkan ke polisi, karena nantinya juga banyak kasus yang sudah dilaporkan namun minta dicabut lagi agar perkara tersebut bisa dihentikan karena kedua belah pihak telah melakukan perdamaian selanjutnya berharap mendapat restorative justice.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Alor Bpk Paulus Brikmar, mengapresiasi kegiatan Jumat Curhat sebagai ruang dialog langsung antara masyarakat dan Polri.

Baca Juga:

• Prihatin Dengan Kondisi di Alor, Aliansi Pemuda Alor Serahkan Pernyataan Sikap

Ia berharap forum seperti ini dapat terus dilaksanakan ke seluruh Desa agar keluhan maupun masukan warga bisa ditindak lanjuti demi menciptakan situasi yang lebih baik di Kabupaten Alor.

Ketua DPRD Alor juga berkomitmen memperjuangkan penambahan personel Polri melalui koordinasi dengan pemerintah daerah hingga ke tingkat pusat.

Ia menegaskan bahwa toleransi antarumat beragama di Alor sangat kuat sehingga setiap gesekan di masyarakat tidak boleh dipolitisasi menjadi isu SARA.

Dialog terbuka ini semakin memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta ketertiban demi terciptanya Alor yang aman dan sejahtera.

Baca Juga:

• Refleksi Hari Tani 2025, PKB Berkomitmen Sejahterakan Petani dan Kawal Kedaulatan Pangan