KPK Sita Rumah, Mobil, dan Motor Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023-2024

digtara.com -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dalam pembagian kuota dan penyelenggaraan haji Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023–2024. Penyitaan dilakukan pada Senin (17/11/2025).

Baca Juga:

• KPK Akhiri Program JNBA 2026 di Sumba Barat Daya
• Di Sumba Barat Daya-NTT, KPK Perluas Jaringan Anti Korupsi Hingga ke Sekolah
• KPK Ajarkan Nilai Integritas Bagi Ratusan Siswa SDK Delo Sumba Barat Daya

"Satu bidang rumah berlokasi di Jabodetabek beserta bukti kepemilikannya; satu unit mobil Mazda CX-3; serta dua sepeda motor Vespa Sprint Iget 150 dan Honda PCX," ujarnya, Rabu (19/11/2025).

Aset-aset tersebut disita dari pihak swasta dan diduga kuat berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

Baca Juga:

• KPK Buka Peluang Panggil Rektor USU dalam Sidang Kasus Korupsi Jalan di Sumut

Sebelumnya, KPK memaparkan dugaan pelanggaran dalam pembagian kuota haji tahun 2024 yang bermula dari penambahan 20.000 kuota haji oleh Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa pembagian kuota seharusnya mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, yakni 92 persen untuk kuota reguler dan 8 persen untuk kuota khusus.

"Tetapi pembagian tersebut justru diubah menjadi 50 persen untuk reguler dan 50 persen untuk khusus. Ini yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum," kata Asep.

Ia menambahkan bahwa pembagian jatah kuota khusus yang lebih besar berdampak pada meningkatnya pendapatan travel haji, karena biaya haji khusus jauh lebih mahal dibandingkan reguler.

Baca Juga:

• Resmi! Gubernur Riau Abdul Wahid Jadi Tersangka, Langsung Ditahan 20 Hari

Kasus dugaan korupsi kuota haji ini masih dalam tahap penyelidikan, dan KPK menegaskan akan melanjutkan proses penegakan hukum hingga tuntas.