IDI Dan Nakes TTU Kecewa Dengan Rekomendasi BK DPRD TTU

digtara.com - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) bersama tenaga kesehatan (Nakes) di Kabupaten TTU mengaku kecewa dengan rekomendasi dari Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten TTU.BK dalam rekomendasinya saat sidang paripurna khusus di gedung DPRD Kabupaten TTU pqda Rabu (29/7/2026) bersikap bahwa tiga anggota DPRD Kabupaten TTU diberhentikan sementara dari anggota DPRD.

Baca Juga:

• Penindakan Lanjutan, Polres Sumba Barat Daya Kembali Amankan Ratusan Liter BBM Bersubsidi
• Terpisah Dari Rombongan Saat Aksi Damai, Lansia di Kabupaten TTU Ditemukan Kembali di Rumah Kerabat
• Mobil Gagal Naik Tanjakan Dan Terbalik, Tujuh Orang Penumpang Luka-Luka

Mereka juga mendapatkan hak mendapat rehabilitasi jika tidak terbukti bersalah di persidangan.

"Kami IDI TTU dan Nakes TTU kecewa terhadap hasil putusan BK DPRD. Keputusan yang tidak mencerminkan keadilan dan tidak memberikan rasa adil," ujar ketua IDI Kabupaten TTU, dr. Sondang Herikson Panjaitan pada Rabu malam.

Rekomendasi BK menunjukkan bahwa BK DPRD Kabupaten TTU tidak berani secara tegas melindungi Nakes.

"Keputusan dari wakil rakyat seharusnya berpihak kepada rakyat, kepada Nakes tapi yang terjadi adalah berpihak kepada kepentingan dan tekanan politik. BK DPRD mencari aman," tegasnya.

Baca Juga:

• Penindakan Lanjutan, Polres Sumba Barat Daya Kembali Amankan Ratusan Liter BBM Bersubsidi

"Sanksi adalah non aktif sementara dengan tetap menerima gaji. Non aktif sementara berarti ada peluang kembali aktif dan seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa," tandas dr. Sondang

Ia menegaskan kalau seluruh Nakes Indonesia menyaksikan keputusan BK DPRD Kabupaten TTU.

"Silahkan rakyat Indonesia dan Nakes seluruh Indonesia menilai," tegasnya.

DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) menggelar sidang paripurna khusus pada Rabu (29/7/2026).

Ketua DPRD Kabupaten TTU, Kristofotus Efi menyebutkan bahwa sidang yang terbuka untuk umum merupakan sidang paripurna khusus DPRD Kabupaten TTU dengan agenda mendengarkan keputusan BK DPRD Kabupaten TTU terkait dengan pengaduan dari almarhumah dr. Icha Pakaenoni dan keluarga pada BK DPRD Kabupaten TTU.

Sidang pun sah dan tidak harus quorum karena sifatnya khusus.