BK DPRD TTU Didesak Segera Putuskan Dugaan Pelanggaran Etik Kasus Dokter Icha

"Dengan demikian, penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik merupakan kewenangan internal DPRD. Sepanjang tidak terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan maupun Tata Tertib DPRD yang secara tegas mewajibkan konsultasi dengan Ditjen Otda, maka konsultasi itu tidak seharusnya menjadi alasan untuk menunda penyelesaian hasil pemeriksaan Badan Kehormatan ataupun menghambat penyampaian laporan kepada pimpinan DPRD," tegas Viktor.

Baca Juga:

• Dit Res PPA Polda NTT Periksa Orang Tua hingga Pacar Dokter Icha, Ditreskrimum Ambil Keterangan Saksi di TTU
• Keluarga dr. Icha Pertanyakan BK DPRD TTU Soal Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Tiga Anggota Dewan
• Gelar Aksi di Depan Gedung DPRD NTT, Dokter dan Nakes di Kupang Minta Pecat Tiga Anggota DPRD TTU

Viktor menegaskan BK DPRD TTU memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan tata tertib lembaga.

Karena itu, menurut dia, BK tidak boleh menghindari ataupun mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada pihak lain.

"Setelah seluruh proses pemeriksaan selesai, Badan Kehormatan harus segera mengambil kesimpulan berdasarkan fakta dan alat bukti yang telah diperoleh. Jangan sampai ada kesan bahwa proses ini berlarut-larut tanpa kepastian," ujarnya.

Ia juga meminta agar BK bekerja secara profesional, independen, objektif, transparan, dan akuntabel demi menjaga kehormatan lembaga DPRD.

"Penegakan kode etik harus dilakukan secara adil. Badan Kehormatan harus menunjukkan bahwa mereka bekerja berdasarkan fakta, bukan karena tekanan atau kepentingan tertentu," katanya.

Baca Juga:

• Dit Res PPA Polda NTT Periksa Orang Tua hingga Pacar Dokter Icha, Ditreskrimum Ambil Keterangan Saksi di TTU

Menurut Viktor, kasus dugaan intimidasi terhadap dr. Icha telah menjadi perhatian publik, sehingga masyarakat berhak mengetahui bahwa setiap laporan dugaan pelanggaran etik diproses secara serius.

"Masyarakat berhak memperoleh kepastian bahwa setiap dugaan pelanggaran kode etik diproses secara sungguh-sungguh, tanpa intervensi, tanpa penundaan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas, serta diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Ia menambahkan, konsistensi dalam penegakan kode etik menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.