BK DPRD TTU Didesak Segera Putuskan Dugaan Pelanggaran Etik Kasus Dokter Icha

digtara.com -Tim kuasa hukum keluarga almarhumah dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni (dr. Icha) mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) segera menuntaskan penanganan dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan tiga anggota DPRD TTU.

Baca Juga:

• Dit Res PPA Polda NTT Periksa Orang Tua hingga Pacar Dokter Icha, Ditreskrimum Ambil Keterangan Saksi di TTU
• Keluarga dr. Icha Pertanyakan BK DPRD TTU Soal Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Tiga Anggota Dewan
• Gelar Aksi di Depan Gedung DPRD NTT, Dokter dan Nakes di Kupang Minta Pecat Tiga Anggota DPRD TTU

Kuasa hukum keluarga, Viktor Emanuel Manbait mengatakan pihaknya menghormati seluruh proses yang telah dijalankan BK DPRD TTU.

Namun, ia mengingatkan agar lembaga tersebut tidak menunda penyelesaian perkara dengan alasan yang tidak memiliki dasar hukum.

"Kami menghargai setiap upaya Badan Kehormatan dalam menjalankan tugasnya. Tetapi setelah seluruh pemeriksaan terhadap pengadu, teradu, dan para saksi selesai, Badan Kehormatan harus segera menyusun laporan hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan berdasarkan fakta dan alat bukti yang telah diperoleh, kemudian menyampaikannya kepada pimpinan DPRD agar mekanisme selanjutnya dapat berjalan sesuai Tata Tertib DPRD," kata Viktor pada Sabtu (11/7/2026).

Menurut Viktor, berdasarkan informasi yang diperoleh keluarga, BK DPRD TTU telah menuntaskan pemeriksaan terhadap seluruh pihak terkait pada 8 Juli 2026.

Baca Juga:

• Dit Res PPA Polda NTT Periksa Orang Tua hingga Pacar Dokter Icha, Ditreskrimum Ambil Keterangan Saksi di TTU

Rencana konsultasi itu tertuang dalam Surat Wakil Ketua DPRD TTU Nomor 000.7.4/6/DPRD tertanggal 10 Juli 2026 tentang Permohonan Kesediaan Waktu.

Viktor menilai konsultasi dengan Ditjen Otda merupakan hak BK DPRD TTU.

Namun, menurutnya, konsultasi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda penyelesaian hasil pemeriksaan.

Ia menjelaskan, berdasarkan Tata Tertib DPRD, Badan Kehormatan memiliki kewenangan penuh untuk memeriksa, mengkaji, menyimpulkan, dan menyampaikan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik kepada pimpinan DPRD.