Cegah TPPO, Warga Malaka Diingatkan Jadi PMI Lewat Jalur Resmi

Kapolres juga mengingatkan bahwa pekerja migran non-prosedural sangat rentan menjadi korban eksploitasi, kekerasan, hingga perdagangan orang.

"Melalui jalur resmi, biaya pengurusan visa dan paspor umumnya ditanggung perusahaan. Selain itu, pekerja juga mendapat pelatihan, perlindungan hukum, dan jaminan keselamatan kerja," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolsek Malaka Barat, Ipda Dony R. Alfatah turut mengajak masyarakat untuk aktif berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun kepolisian apabila berencana bekerja ke luar negeri.

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak berangkat secara diam-diam atau melalui jalur ilegal. Jika ada informasi atau dugaan TPPO, segera laporkan melalui call center 110 Polres Malaka tanpa dipungut biaya," ujar Kapolsek Malaka Barat.

Kanit Tipidter Satreskrim Polres Malaka, Aipda Fransiskus Tnesi menjelaskan bahwa praktik perekrutan ilegal sering kali dilakukan oknum atau calo yang hanya mengejar keuntungan tanpa memikirkan keselamatan pekerja.

Ia juga menegaskan bahwa pelaku perekrutan ilegal dapat dijerat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman pidana berat.

"Perekrut ilegal dapat dikenakan hukuman penjara mulai tiga tahun hingga seumur hidup serta denda miliaran rupiah," tegasnya.

Kepala Desa Fafoe dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada Polres Malaka terkait sosialisasi yang sangat membantu masyarakat memahami risiko TPPO dan pentingnya menjadi pekerja migran prosedural.

Kegiatan sosialisasi mendapat antusiasme dari masyarakat setempat.