Kapolda NTT Minta Jajarannya Beri Pelayanan Terbaik Kepada Masyarakat

Penerapan restorative justice juga perlu dilakukan secara tepat terhadap perkara yang memenuhi persyaratan hukum, dengan memperhatikan kepentingan korban dan rasa keadilan.

Baca Juga:

• Jalin Kebersamaan Dengan Warga, Kapolres Kupang Gelar Sholat Subuh Keliling
• Kapolda NTT Audiensi Dengan Irjen KP2MI Bahas Perlindungan Pekerja Migran
• Kapolda NTT Punya Program Jumat Keliling di Rumah Ibadah Pererat Kebersamaan dan Sampaikan Pesan Kamtibmas

Penegakan hukum harus menghadirkan kepastian, melindungi masyarakat, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri.

Kapolda menekankan pentingnya pengawasan internal untuk menjaga integritas institusi dan mencegah penyimpangan sejak dini.

Pengawasan harus dilakukan melalui pemeriksaan berkala, identifikasi titik rawan pelanggaran, serta pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan penggunaan kewenangan.

Setiap pengaduan harus memiliki penanggung jawab yang jelas dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Pelapor juga harus mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan, sementara kerahasiaan informasi wajib dijaga.

Pimpinan di setiap tingkatan diminta bertindak cepat dan objektif ketika menemukan pelanggaran, sekaligus memastikan proses penanganannya berjalan profesional.

Pengelolaan anggaran harus dilakukan secara tertib, tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kapolda meminta setiap satuan kerja memastikan penggunaan anggaran mendukung kebutuhan operasional dan pencapaian tujuan organisasi.

Baca Juga:

• Kapolda NTT Punya Program Jumat Keliling di Rumah Ibadah Pererat Kebersamaan dan Sampaikan Pesan Kamtibmas

Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan administrasi keuangan, tetapi juga dengan manfaat yang dihasilkan bagi pelaksanaan tugas serta peningkatan pelayanan masyarakat.

Kapolda NTT juga mendorong pemanfaatan teknologi untuk mempercepat pelayanan, memperbaiki koordinasi, dan meningkatkan efektivitas pengawasan.

Transformasi digital harus menjawab kebutuhan nyata pelaksanaan tugas, termasuk pengelolaan laporan, pemantauan perkembangan penanganan perkara, dan penyampaian informasi kepada pimpinan.

Pemanfaatan sistem digital harus membantu personel bekerja lebih efektif dan mengurangi beban administrasi yang tidak diperlukan.

Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tanggung jawab seluruh jajaran Polda NTT.

Kapolda meminta setiap satuan meningkatkan kehadiran di tengah masyarakat, memahami dinamika sosial, dan membangun komunikasi dengan berbagai elemen untuk mencegah gangguan keamanan.

Dalam pelayanan penyampaian pendapat di muka umum, jajaran diminta melibatkan personel berseragam agar kehadiran petugas terlihat jelas dan masyarakat mengetahui pihak yang bertanggung jawab di lapangan.

Pelayanan tersebut harus dilaksanakan secara profesional, humanis, dan sesuai ketentuan, dengan tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

Kapolda menginginkan NTT menjadi wilayah yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Karena itu, setiap tindakan kepolisian harus mempertimbangkan dampaknya terhadap situasi keamanan, hubungan sosial, dan kepercayaan publik.

Kapolda NTT menegaskan sejumlah hal yang wajib menjadi pedoman seluruh personel, yaitu menjaga integritas, menegakkan disiplin dan profesionalisme, hadir serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tegas dalam penegakan hukum, humanis dalam pelayanan, menyelesaikan persoalan masyarakat, membangun soliditas dan sinergi, serta memberikan keteladanan.