Rekrutmen Sesuai Ketentuan, Enam Catar Akpol Pengiriman Polda NTT Penuhi Syarat

Made Alvino Garvin Karang mengikuti perpindahan tugas ayahnya yang bertugas di Polda NTT sejak tahun 2021.

Baca Juga:

• Sambil Duduk Lesehan, Kapolda dan Wakapolda NTT Dengarkan Curhatan Warga Korban Gempa di Tenda Pengungsian
• Lalui Medan Berat, Kapolres Nagekeo Salurkan Bantuan Kapolda NTT untuk Warga Terdampak Gempa
• Tim Psikologi Polda NTT dan Jatim Hadirkan Trauma Healing untuk Pengungsi Gempa di Maukaro-Ende

Berdasarkan dokumen kependudukan resmi, ia memiliki masa domisili selama dua tahun lima bulan 30 hari, melebihi syarat minimal dua tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan penerimaan Akpol.

Afandi Hidayat lahir dan besar di Kota Kupang serta tinggal bersama kedua orang tuanya di Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama.

Ia mengawali pendidikan di SD Muhammadiyah 2 Kupang, sempat mengikuti pendidikan SMP di Surabaya karena alasan keluarga, kemudian kembali ke Kota Kupang dan menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 3 Kupang.

Afandi juga tiga kali mengikuti tes Akpol dari Panda Polda NTT namun selalu gagal pada tahap perangkingan.

Joel Ishak Hamonangan Silalahi merupakan anak dari mantan anggota Polri yang telah meninggal dunia pada tahun 2020 lalu.

Baca Juga:

• Tersangka Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Dilimpahkan Polres Sumba Barat Daya ke Kejaksaan

Semasa hidupnya, almarhum ayah Joel bertugas di Polda NTT sejak tahun 2015. Sejak mengikuti penugasan tersebut, keluarga menetap di Kota Kupang dan seluruh administrasi kependudukan telah diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dokumen Kartu Keluarga (KK) resmi, Joel memiliki masa domisili sah selama tiga tahun delapan hari, sehingga telah melampaui persyaratan minimal domisili yang ditetapkan dalam penerimaan Taruna Akpol Pengiriman Daerah Tahun Anggaran 2026.

Dengan demikian, status domisili yang bersangkutan dinyatakan memenuhi seluruh ketentuan administrasi sesuai regulasi yang berlaku.

Selain pemeriksaan administrasi oleh Disdukcapil, seluruh tahapan seleksi juga diawasi oleh pengawas internal Polri serta pengawas eksternal yang terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dinas Pendidikan, akademisi, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga insan pers guna memastikan proses berjalan objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kelulusan peserta sepenuhnya ditentukan berdasarkan hasil pemeringkatan nilai pada setiap tahapan seleksi. Tidak ada ruang bagi praktik titipan, intervensi, ataupun perlakuan khusus. Semua peserta memperoleh kesempatan yang sama untuk berkompetisi secara sehat sesuai kemampuan masing-masing," tegasnya.

Kombes Pol. Henry Novika Chandra juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga ruang digital yang sehat dengan mengedepankan prinsip saring sebelum sharing.