Polda NTT Matangkan Operasi Patuh Turangga 2026

digtara.com -Polda NTT bakal menggelar operasi Patuh Turangga 2026 mulai awal pekan depan.

Baca Juga:

• Persoalan Antara Anggota Brimob dan Warga Alor Berujung Damai, Korban Pilih Cabut Laporan Polisi
• Pelatihan USEFT, Cara Kapolda NTT Bantu anggota Polri Atasi Masalah Mental dan Emosional
• Polda NTT Dukung Penuh Segala Kegiatan Keagamaan dan Siap Beri Pengamanan

Latpraops ini sebagai langkah mempersiapkan personel agar siap menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan efektif.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Ditlantas Polda NTT dipimpin Direktur Lantas Polda NTT Kombes Pol Dedy Eka Jaya Helmi serta diikuti seluruh personel yang terlibat dalam Surat Perintah Operasi Patuh Turangga 2026.

Operasi kali ini mengusung tema "Tertib Berlalu Lintas Demi Terwujudnya Indonesia Emas".

Latpraops digelar untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, serta menyamakan persepsi personel dalam pelaksanaan operasi di lapangan.

Baca Juga:

• Persoalan Antara Anggota Brimob dan Warga Alor Berujung Damai, Korban Pilih Cabut Laporan Polisi

"Latpraops ini dilaksanakan agar seluruh personel memiliki pemahaman yang sama terkait sasaran, pola bertindak, hingga mekanisme penegakan hukum selama Operasi Patuh Turangga 2026. Dengan kesiapan yang baik, diharapkan pelaksanaan operasi dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat," ujarnya.

Operasi Patuh Turangga 2026 akan dilaksanakan selama 14 hari, mulai tanggal 8 hingga 21 Juni 2026, secara serentak di seluruh wilayah hukum Polda NTT.

Operasi melibatkan Polda NTT dan Polres jajaran dengan dukungan instansi terkait.

Tujuan utama operasi ini adalah menurunkan angka pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, angka fatalitas korban kecelakaan, sekaligus meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas menjelang Hari Bhayangkara tahun 2026.

Sasaran operasi meliputi berbagai potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata yang berkaitan dengan pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berpotensi menimbulkan ketidaktertiban lalu lintas.