Demonstrasi di Gedung DPRD NTT, Elemen Masyarakat NTT Sampaikan Sejumlah Tuntutan
Keempat, menuntut penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena dianggap semakin memberatkan masyarakat di tengah kesulitan ekonomi.
Baca Juga:
Kelima, mendesak pengusutan tuntas kasus pembunuhan Affan Kurniawan dan Reza Pratama, serta menolak pembatasan kerja jurnalis dengan mencabut surat edaran DPR terkait peliputan media di parlemen.
Keenam, menolak keterlibatan TNI dalam pengamanan aksi massa serta menuntut pemerintah untuk segera menghentikan praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang masih marak di NTT.
Ketujuh, menolak proyek eksploitasi sumber daya alam, termasuk pencabutan SK Nomor 357 tentang penetapan pulau Flores sebagai pulau panas bumi, serta SK KLK Nomor 2268 K/30/MEM/2017 terkait penetapan hutan laut Tumbes sebagai kawasan produksi tetap.
Temui Gubernur NTT, Direktur Res PPA Dan PPO Polda NTT Sampaikan Kondisi Kasus Kekerasan Anak Dan Perempuan Serta TPPO
Ancaman Rabies di Kabupaten Sikka-NTT Makin Mengkuatirkan
Direktorat Res PPA Dan PPO Polda NTT Perkuat Sinergi Lintas Sektoral
Sejumlah Perwira Dimutasi, Kasubbid Penmas Bid Humas Polda NTT Jadi Wakapolres Sumba Barat Daya
Bertemu Istri Gubernur NTT, Direktur Res PPA Dan PPO Polda NTT Bahas Berbagai Isu Dan Dorong Pemblokiran AplikasI MiChat