Wamen Imipas dan Delapan Orang Lainnya Ditahan KPK Terkait Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA Capai Ratusan Miliar

digtara.com -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap nilai dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang tengah disidik mencapai ratusan miliar rupiah. Kasus tersebut terungkap setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK dan berujung pada penetapan delapan tersangka.

Baca Juga:

• KPK Tetapkan Bupati Langkat Syah Afandin dan Seorang Kontraktor sebagai Tersangka Kasus Suap Proyek
• Tiba di Jakarta, Bupati Langkat Syah Afandin Jalani Pemeriksaan Intensif di KPK
• Issu Bagi-Bagi Proyek Bencana di Sidimpuan, KPK Diminta Segera Bertindak

"Nilainya mencapai ratusan miliar," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (4/6/2026).

Selain menetapkan tersangka, KPK juga menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Barang bukti yang diamankan meliputi uang dalam berbagai mata uang asing, kendaraan, hingga logam mulia.

Menurut Budi, penyidik menemukan dana dalam bentuk dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura, baik secara tunai maupun tersimpan di rekening tertentu.

"Kami juga mengamankan tujuh mobil, 15 sepeda motor, serta 11 unit sepeda yang terdiri dari enam sepeda gunung dan empat sepeda Brompton," katanya.

Baca Juga:

• Issu Bagi-Bagi Proyek Bencana di Sidimpuan, KPK Diminta Segera Bertindak

Delapan Orang Ditetapkan Sebagai Tersangka

Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka adalah Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra, serta Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah.

Selain itu, KPK juga menetapkan Kasubdit Alih Status Izin Tinggal Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji, Kasubdit Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo, Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi, serta staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah sebagai tersangka.

Budi menjelaskan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang dinilai cukup untuk meningkatkan status hukum para pihak yang terlibat.