Kamis, 23 Oktober 2025

Bahlil: Izin Operasi Sumur Minyak Rakyat Terbit Paling Lambat November 2025

Arie - Jumat, 17 Oktober 2025 06:30 WIB
Bahlil: Izin Operasi Sumur Minyak Rakyat Terbit Paling Lambat November 2025
suara.com
Bahlil: Izin Operasi Sumur Minyak Rakyat Terbit Paling Lambat November 2025

digtara.com -Pemerintah memastikan legalisasi sumur minyak rakyat segera terealisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan izin operasi bagi pengelola sumur minyak rakyat akan terbit paling lambat pada November 2025.

Baca Juga:

Langkah ini menjadi kabar bersejarah bagi ribuan penambang tradisional yang selama ini menggantungkan hidup dari ladang minyak tanpa kepastian hukum.

"Pemerintah tidak menutup mata terhadap aktivitas rakyat. Kita ingin semua berjalan legal, aman, dan bermanfaat bagi ekonomi daerah," ujar Bahlil di Jakarta, Kamis (17/10/2025).

Selama ini, ribuan sumur minyak rakyat beroperasi di berbagai daerah seperti Musi Banyuasin, Bojonegoro, hingga Tanjung Jabung Timur. Meski menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga, aktivitas tersebut kerap dianggap ilegal karena tidak memiliki izin eksplorasi maupun distribusi resmi.

Baca Juga:

Kini, melalui penerbitan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, masyarakat akhirnya memiliki dasar hukum untuk mengelola sumber daya alam secara sah.

Lewat Koperasi dan BUMD

Bahlil menegaskan, sumur minyak rakyat nantinya tidak lagi dikelola secara perorangan. Seluruh aktivitas akan diatur melalui BUMD, koperasi, atau UMKM energi, agar produksi berjalan tertib, aman, dan memenuhi standar keselamatan serta perlindungan lingkungan.

"Rakyat bisa bekerja tanpa rasa takut. Tapi harus melalui kelembagaan yang tertib seperti koperasi atau BUMD. Pemerintah akan bantu pelatihan dan pendampingannya," tegas Bahlil.

Kementerian ESDM juga menyiapkan mekanisme agar daerah penghasil minyak rakyat memperoleh porsi penerimaan yang adil, baik dalam bentuk retribusi maupun bagi hasil produksi.

Dalam sistem baru ini, hasil minyak rakyat akan dibeli dengan harga 80 persen dari Indonesian Crude Price (ICP) — harga patokan resmi minyak mentah Indonesia.

Baca Juga:

Dengan begitu, masyarakat tak perlu lagi menjual hasil produksinya ke tengkulak atau jalur tidak resmi.

"Sekarang semua sudah satu pintu. Produksi rakyat akan dihitung sebagai bagian dari produksi nasional," jelas Bahlil.

Dorong Kemandirian Ekonomi Daerah

Legalitas sumur rakyat diyakini bukan hanya soal energi, tetapi juga kemandirian ekonomi daerah.

Di Kabupaten Musi Banyuasin, ribuan warga selama ini bekerja di sumur tradisional tanpa izin resmi.

Baca Juga:

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Komentar
Berita Terbaru