Diputus 19 Tahun Penjara dan Denda Lima Miliar, Mantan Kapolres Ngada Masih Pikir-Pikir

digtara.com -Terdakwa Fajar Widyadharma Lukman Sumatmadja alias Fajar alias Andi mantan Kapolres diputus hukuman penjara 19 tahun penjara dan denda Rp miliar.

Baca Juga:

• Dituntut 12 Tahun, Mahasiswi Penyedia Anak Untuk Mantan Kapolres Ngada Dihukum 11 Tahun Penjara
• Kasus Kecelakaan Lalu lintas di Malaka Berujung Penikaman
• Fajar Dan Fany Jalani Sidang Putusan, Polresta Kupang Kota Siagakan Puluhan Anggota

Apabila terdakwa yang terjerat kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tidak bisa membayar denda pidana maka hukuman penjara ditambah selama satu tahun empat bulan.

Putusan ini dibacakan hakim ketua Anak Agung Gde Agung Parnata yang juga Wakil Ketua PN Kupang dalam sidang di ruang Cakra Pengadilan Negeri Kupang pada Selasa (21/10/2025).

Pembacaan putusan secara bergantian oleh tiga majelis hakim dihadiri Tim JPU yang terdiri dari Arwin Adinata, S.H., M.H., Kadek Widiantari, S.H., M.H., Samsu Jusnan Efendi Banu, S.H., dan Sunoto, S.H., M.H.

Baca Juga:

• Dituntut 12 Tahun, Mahasiswi Penyedia Anak Untuk Mantan Kapolres Ngada Dihukum 11 Tahun Penjara

Hakim ketua dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan didampingi dua hakim anggota Putu Dima Indra dan Sisera Semida Naomi Nenohayfeto.

Sementara terdakwa Fajar didampingi kuasa hukum Akhmad Bumi, S.H., Budy Nugroho S.H, M.H dan Andi Alamsyah S.H.,

Sidang yang berlangsung terbuka untuk umum ini itu diwarnai aksi demontrasi dari aliansi masyarakat sipil di Kota Kupang.

Selain memutuskan hukuman 19 tahun penjara, terdakwa Fajar juga diwajibkan membayar restitusi sebesar Rp 359.162.000 sesuai hasil penilaian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Rinciannya anak korban IS sebesar Rp 34.645.000. Anak korban MAN sebesar Rp 159.416.000 dan anak korban WAF sebesar Rp 165.101.000.

"Apabila terdakwa tidak mampu membayar uang restitusi maka hukuman ditambah satu tahun penjara kurungan," tandas hakim ketua.

Baca Juga:

• Kasus Kecelakaan Lalu lintas di Malaka Berujung Penikaman

Hakim juga memerintahkan kepads terdakwa menjalani hukuman kurungan di Lapas seperti yang dijalani selama ini.

Terdakwa Fajar sendiri sempat berkonsultasi dengan tim penasehat hukumnya begitu putusan selesai dibacakan.

Melalui penasehat hukumnya Ahmad Bumi, terdakwa Fajar menyatakan masih pikir-pikir dengan putusan tersebut.

"Kami masih pikir-pikir," ujar Ahmad Bumi dipenghujung sidang putusan tersebut.

Dalam uraian hakim, terungkap sejumlah fakta kalau Fajat terbukti secara meyakinkan bersalah dan sengaa mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan asusila

Baca Juga:

• Fajar Dan Fany Jalani Sidang Putusan, Polresta Kupang Kota Siagakan Puluhan Anggota

Hakim menyebutkan kalau saat sidang, terdakwa membantah merekam delapan video dan mengaku tidak mendistribusikan delapan video tersebut.

Padahal hakim menyatakan kalau ada delapan video asusila terhadap korban IBS yang direkam Fajar darj handphone samsung S20 dan disebar luaskan melalui media sosial pada akun Lelaki.

Perbuatan ini dilakukan terdakwa Fajar pada 11 Juni 2024 di kamar hotel Kristal Kupang

"Terdakwalah yang telah mendistribusikan dengan sengaja dan tanpa hak delapan video melakukan cabul pada korban IBS," sebut hakim.

Baca Juga:

• Dituntut 12 Tahun, Mahasiswi Penyedia Anak Untuk Mantan Kapolres Ngada Dihukum 11 Tahun Penjara

Terdakwa juga rupanya suka menonton film porno sejak 2010 dan sudah menceritakan kepada istrinya kalau ia suka pada anak kecil.

Tim JPU mendakwa terdakwa dengan dakwaan kombinasi (alternatif kumulatif).

Dakwaan kesatu pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E dan ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2016.

Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf e dan huruf g UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dakwaan Kedua pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Baca Juga:

• Kasus Kecelakaan Lalu lintas di Malaka Berujung Penikaman

JPU menyatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu (Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 65 KUHP) dan Dakwaan Kedua (Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 64 KUHP).

JPU menuntut agar terdakwa dihjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun serta pidana denda sebesar Rp 5.000.000.000 subsidair 1 tahun 4 bulan kurungan.

Hal-hal yang memberatkan, terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak menunjukkan penyesalan.

Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma mendalam bagi anak korban.

Kasus ini menjadi viral di media sosial, menimbulkan keresahan masyarakat luas.

Sebagai aparat penegak hukum, terdakwa seharusnya menjadi teladan, namun justru mencoreng nama baik institusi.

Perbuatan terdakwa merusak citra Polri dan bangsa di mata internasional.

Baca Juga:

• Dituntut 12 Tahun, Mahasiswi Penyedia Anak Untuk Mantan Kapolres Ngada Dihukum 11 Tahun Penjara

Tidak mendukung program pemerintah dalam perlindungan anak.

Hal yang meringankan bahwa terdakwa mengakui perbuatan pada dua anak korban.