Gagal Bangun Desa! Warga Parsalakan Tapsel Pajang Baliho Rapor Merah Kepada Kadesnya

Rapor merah yang disodorkan kepada Kepala Desa Parsalakan, berisi sejumlah parameter yang dianggap mereka sebuah kegagalan yang sangat penting disampaikan kepada Surya Darma Siregar sebagai Kepala Desa Parsalakan.

Baca Juga:

• Pemilik Pesantren di Tapanuli Selatan Dilaporkan Polisi atas Dugaan Kekerasan Seksual
• Hajab! Ada Kepsek di Tapsel Jarang Masuk
• Korwil Sayur Matinggi Gelar Olimpiade Sains Nasional dan Calistung

Adapun ke empat point yang dianggap gagal yaitu Pertama, Kekosongan Kepala Dusun VI Lobu Jelok Desa Parsalakan Sudah Hampir Dua Tahun Lebih.

Kedua, Diskriminasi Kepada Guru BTQ dan Bilal Mayit di Dusun VI Lobu Jelok Desa Parsalakan karena tidak pernah mendapatkan Insentif dari Desa padahal sudah bertugas lebih dari satu tahun.

Ketiga, Pembangunan infrastruktur jembatan dan pengadaan/perawatan lampu penerang jalan Ke Dusun VI Lobu Jelok Desa Parsalakan Tidak Pernah Mendapatkan Perhatian dari Kepala Desa Parsalakan.

Keempat, bahwa pada tahun 2025 ini, satupun masyarakat Dusun VI Lobu Jelok tidak ada yang ditetapkan sebagai penerima BLT Dana Desa Parsalakan.

Salah satu masyarakat Dusun VI Lobu Jelok, inisial H menyampaikan di bidang tata kelola pemerintahan yaitu kurangnya keterbukaan publik.

"Kami menilai kepemimpinan Surya Siregar dengan rapor merah, karena telah gagal menyukseskan pembangunan," ungkap perwakilan masyarakat saat memasang Spanduk Rapor Merah di Dusun VI Lobu Jelok Desa Parsalakan, Selasa, 8 Juli 2025.

Tak ayal, masyarakat menyatakan kekecewaan dan mosi tidak percaya lagi, sebab selama ini pemerintahan hanya sebatas pencitraan. Salah satu bukti, Kepala Dusun kami sudah hampir lebih dua tahun tidak ada

"Kami melakukan aksi bukan berangkat dari kepentingan pribadi, tetapi berangkat dari keresahan dan keprihatinan dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Kami sudah tidak percaya lagi, padahal Perbup Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 31 Ayat 3 pengisian perangkat desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak perangkat desa yang bersangkutan berhenti, tapi fakta yang terjadi sudah hampir dua tahun lebih" ucapnya.

Sementra itu, Kades Parsalakan, Surya Darma Siregar saat dikonfirmasi terkait tanggapannya dengan aksi warganya tersebut belum memberikan balasan.