DPRD Kabupaten Alor Tegaskan Kembali Dukungan Pembentukan DOB Kabupaten Pantar

Usai penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara DPRD Kabupaten Alor dengan Bupati Alor tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Pantar dilanjutkan dengan pembacaan surat pernyataan dukungan lembentukan daerah persiapan Kabupaten Pantar :

Baca Juga:

• Tunggakan Pajak Kendaraan di Jateng Capai Rp 3,3 Triliun, DPRD Soroti Rendahnya Kepatuhan
• Mobil Pick Up Dikendarai Anggota TNI di Alor Terbalik, Satu Warga Tewas Tertindih Kendaraan
• DPRD Dan Pemkab Alor Sahkan Ranperda Perubahan APBD TA 2026 dan Ranperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Surat pernyataan dukungan DPRD Kabupaten Alor dengan omor: 170.1.3.2/515/Set.2/2026 menyatakan bahwa setelah memperhatikan aspirasi masyarakat, hasil pembahasan rapat paripurna pada 6 Oktober 2026, dokumen kajian kelayakan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan daerah, DPRD menyatakan mendukung pembentukan DOB Kabupaten Pantar sebagai upaya penataan daerah untuk mendekatkan pelayanan publik, meningkatkan efektivitas pemerintahan, memperluas akses pembangunan, dan mempercepat kesejahteraan masyarakat.

DPRD juga memberikan dukungan politik dan kelembagaan terhadap proses pemenuhan persyaratan administratif, kewilayahan, dan kapasitas daerah sepanjang dilaksanakan berdasarkan hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai peraturan perundang-undangan.

DPRD pun bersedia menindaklanjuti dukungan DPRD melalui mekanisme persetujuan bersama DPRD Kabupaten Alor dan Bupati Alor sebagaimana dipersyaratkan untuk pembentukan DOB Kabupaten Pantar.

Pihak DPRD mendorong Pemerintah Kabupaten Alor untuk menyediakan data, dokumen, informasi, serta fasilitasi yang diperlukan dalam proses kajian dan pengusulan pembentukan DOB Kabupaten Pantar.

Selain itu DPRD melaksanakan fungsi pengawasan sesuai kewenangan DPRD agar proses penataan daerah tetap menjamin keberlanjutan pelayanan publik, kepastian aset dan pembiayaan, serta kepentingan Kabupaten Alor sebagai daerah induk.

Baca Juga:

• Tunggakan Pajak Kendaraan di Jateng Capai Rp 3,3 Triliun, DPRD Soroti Rendahnya Kepatuhan