Santunan Dibayar, Proses Hukum Kecelakaan Laut Dua WNA China Tetap Berlanjut

digtara.com -Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpolairud) Polres Manggarai Barat tetap memproses insiden kecelakaan laut yang menewaskan dua orang Warga Negara Asing (WNA) asal China di perairan Pulau Kelor, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

Baca Juga:

• Kontingen Taekwondo Polda NTT Raih Juara Umum II Kejurnas Piala Panglima TNI 2026
• Polwan Brimob Polda NTT Raih Medali Emas Open Turnamen Kejuaraan Tinju Piala Panglima TNI 2026
• Anggota Polres Sumba Timur Tersangka Pencurian Ternak Ditarik ke Ditsamapta Polda NTT

‎Meski pihak keluarga korban dan penyedia jasa perjalan wisata telah menyepakati jalan damai secara independen, kepolisian menegaskan bahwa perkara tersebut merupakan delik murni yang menyangkut keselamatan jiwa di kawasan destinasi wisata super prioritas.

‎Proses penyelidikan yang mendasari Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/13/VII/2026/Satpolairud tanggal 15 Juli 2026 ini terus digenjot guna memberikan kejelasan status hukum, transparansi publik, serta penegakan standar keselamatan pelayaran di wilayah hukum Perairan Manggarai Barat.

‎Kapolres Manggarai Barat, AKBP Christian Kadang melalui Kasat Polairud, Iptu Leonardo Marpaung menegaskan bahwa insiden kecelakaan laut yang menghilangkan nyawa manusia berkategori delik biasa (murni) dan tidak tergolong sebagai delik aduan.

Oleh karena itu, kesepakatan antarpihak tidak secara otomatis mengugurkan kewajiban penegakan hukum.

‎"Perkara kecelakaan laut ini berkualifikasi sebagai delik murni sesuai sangkaan Pasal 474 ayat (3) KUHP terkait dugaan kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Inisiatif kesepakatan damai maupun pemberian santunan duka dari penyedia jasa adalah hak dan iktikad baik para pihak, namun hal tersebut tidak serta-merta menghentikan proses hukum yang sedang berjalan di Satpolairud Polres Manggarai Barat," tegas Iptu Leonardo dalam keterangan pada Jumat (7/8/2026).

Baca Juga:

• Periksa 45 Saksi Terkait Kasus Dokter Icha, Polda NTT Segera Gelar Perkara

‎Langkah tegas ini diambil demi menjaga marwah hukum serta menjamin kepastian keselamatan wisata bahari di kawasan Taman Nasional Komodo dan sekitarnya.

‎"Kami berpatokan pada prinsip legalitas. Keselamatan wisatawan adalah prioritas utama. Penyelidikan ini kami jalankan secara profesional, transparan, dan akuntabel untuk memastikan apakah ada unsur kelalaian dalam penyelenggaraan keselamatan pelayaran," tambahnya.

Tim penyidik Satpolairud Polres Manggarai Barat telah melakukan pemeriksaan maraton terhadap puluhan saksi kunci.

Para saksi yang dimintai keterangan meliputi kru kapal, pihak agen perjalanan, saksi mata di lokasi kejadian Pulau Kelor, hingga otoritas penyedia jasa kegiatan wisata bahari.

‎Selain pemeriksaan saksi, penyidik juga telah mengamankan dan melakukan verifikasi terhadap barang bukti serta dokumen legalitas.

Dokumen yang disita antara lain, legalitas operasional Kapal Open Deck Rinca Story. Dokumen legalitas perusahaan penyedia jasa wisata PT Indomuka Travel Indonesia. Daftar manifes penumpang (passenger manifest) hingga Berkas regulasi serta standar operasional keselamatan pelayaran terkait.

‎"Seluruh barang bukti beserta dokumen pendukung yang berkaitan dengan perkara tersebut telah disita untuk kepentingan penyidikan," ungkap Kasat.

‎Berdasarkan fakta penyelidikan, pada tanggal 28 Juli 2026 telah berlangsung pertemuan mediasi secara independen antara keluarga korban WNA China, pihak manajemen PT Indomuka Travel Indonesia, serta pemilik kapal open deck Rinca Story.

‎Dalam mediasi tersebut, disepakati pemberian santunan duka dan tindakan sosial dengan total nominal sebesar Rp 110 juta.

Baca Juga:

• Penyidik Polda NTT Minta Keterangan Saksi Ahli Dokter Tri Maharani