BBM di TTU Langka Hingga Warga Mengantre, Polres TTU Awasi Dugaan Penyalahgunaan

digtara.com -Warga di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) resah dengan kelangkaan dan antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kabupaten TTU.

Baca Juga:

• Dua Siswi Sekolah Dasar di Kabupaten TTU Tenggelam dan Meninggal Dalam Bak Penampung
• Kabur ke Kabupaten Tetangga, Mahasiswa Pelaku Pencuriaan Dengan Pemberatan di Malaka Diamankan di Kabupaten TTU
• Pulang Pesta dan Tabrak Trotoar, Wartawan di Kabupaten TTU Meninggal Dunia

Polres TTU pun menginisiasi forum tatap muka bersama para pengelola SPBU guna membahas akar permasalahan sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengatasi situasi tersebut.

Kegiatan yang berlangsung di Mako Polres TTU itu dipimpin Wakapolres TTU, Kompol Sudirman, dihadiri jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres TTU, para manajer dari tiga SPBU yang beroperasi di wilayah Kabupaten TTU.

Pertemuan dilaksanakan sebagai respons Polres TTU terhadap meningkatnya keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh BBM bersubsidi, khususnya jenis Pertalite.

Dalam forum diskusi, seluruh peserta secara terbuka membahas berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya antrean panjang dan kelangkaan BBM di lapangan.

Salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian adalah masih ditemukannya praktik pengisian BBM secara berulang-ulang (tap) oleh oknum masyarakat dengan menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi tangkinya.

Baca Juga:

• Dua Hari Hilang dari Rumah, Pensiunan ASN di Kabupaten TTU Ditemukan Meninggal Dunia

Praktik tersebut menyebabkan distribusi BBM bersubsidi menjadi tidak merata karena sebagian kuota yang seharusnya dapat dinikmati masyarakat luas justru diserap oleh segelintir pihak.

Pihak pengelola SPBU juga menjelaskan bahwa keterlambatan pasokan BBM dari Depot Pertamina Atapupu maupun Depot Pertamina Kupang turut menjadi faktor yang memengaruhi ketersediaan stok di masing-masing SPBU.

Waktu kedatangan armada tangki yang berbeda-beda mengakibatkan proses distribusi tidak dapat berlangsung secara serentak, sehingga pada waktu tertentu terdapat SPBU yang masih menunggu pasokan sementara antrean kendaraan terus bertambah.

Melalui diskusi. Polres TTU bersama para pengelola SPBU sepakat memperkuat koordinasi dan komunikasi kepada masyarakat sebagai langkah utama dalam mencegah munculnya kepanikan.

Kedua belah pihak akan menjalankan perannya masing-masing dengan memberikan edukasi secara terbuka mengenai kondisi distribusi BBM, jadwal kedatangan pasokan, serta mekanisme pelayanan kepada konsumen agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh oleh isu maupun informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Polres TTU juga menegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi, termasuk praktik pengisian berulang menggunakan tangki modifikasi maupun tindakan lain yang dapat menghambat distribusi BBM kepada masyarakat yang benar-benar berhak.

Upaya pengawasan ini dilakukan untuk menjaga ketertiban, memberikan rasa keadilan bagi seluruh konsumen, serta memastikan penyaluran BBM bersubsidi berlangsung sesuai ketentuan.

Wakapolres TTU, Kompol Sudirman mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif.

Menurutnya, penyelesaian persoalan distribusi BBM tidak dapat dilakukan hanya oleh aparat kepolisian maupun pihak SPBU, melainkan membutuhkan dukungan dan kerja sama dari seluruh masyarakat sebagai pengguna BBM bersubsidi.

Baca Juga:

• Bahlil Tegaskan BBM Subsidi Tidak Naik! Harga Pertamax Turun Jadi Rp15.950 per Liter