BK DPRD TTU Diminta Tuntaskan Penanganan Dugaan Pelanggaran Etik Anggota DPRD Kasus Intimidasi Pada Dokter Icha Pakaenoni

digtara.com - Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) diminta segera bersikap atas dugaan pelanggaran kode etik tiga anggota DPRD Kabupaten TTU.Ketiga anggota dewan ini diduga melakukan intimidasi terhadap dr. Icha saat bertugas di IGD Rumah sakit Leona Kefamenanu pada 13 Juni 2026 lalu.

Baca Juga:

• Komnas HAM RI Temui Orang Tua Dokter Icha
• Apresiasi Kinerja Polda NTT, Keluarga Dokter Icha Minta Penyidik Terapkan Pasal 530 KUHPidana
• Kasus Dokter Icha Naik ke Penyidikan, Penyidik Terapkan Pasal Berlapis

Disebutkan kalau tim investigasi Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, serta Tim Joint Investigasi Polda Nusa Tenggara Timur telah menyatakan bahwa terjadi peristiwa intimidasi terhadap dr. Icha Pakaenoni pada 13 Juni 2024.

Fakta tersebut semakin mempertegas bahwa persoalan ini bukan sekadar dugaan, melainkan telah menjadi objek pemeriksaan oleh berbagai institusi negara yang berwenang.

Selain itu, dr. Icha Pakaenoni semasa hidupnya juga telah menyampaikan pengaduan resmi kepada Badan Kehormatan DPRD TTU pada 22 Juni 2024 agar dugaan pelanggaran kode etik tersebut diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

Namun hingga saat ini, Badan Kehormatan DPRD TTU belum juga menetapkan rekomendasi atas penanganan perkara tersebut.

Baca Juga:

• Apresiasi Kinerja Polda NTT, Keluarga Dokter Icha Minta Penyidik Terapkan Pasal 530 KUHPidana

"Kami menilai keterlambatan penyelesaian perkara etik ini telah melukai rasa keadilan keluarga dr. Icha Pakaenoni, masyarakat Kabupaten TTU, serta para tenaga kesehatan yang ikut merasakan dampak dari peristiwa tersebut," ujar Victor Manbait.

Penundaan yang terus berlangsung berpotensi menimbulkan kesan bahwa Badan Kehormatan lebih mengutamakan kepentingan anggota DPRD yang dilaporkan dari pada menjaga integritas, kehormatan, dan marwah lembaga DPRD sebagai representasi rakyat.

DPRD merupakan lembaga yang dibangun atas dasar kepercayaan publik.

Oleh karena itu, Badan Kehormatan memiliki tanggung jawab moral dan kelembagaan untuk menegakkan kode etik secara objektif, tanpa memandang status maupun jabatan pihak yang diperiksa.