Istri Di Manggarai Timur Berzinah Saat Suami Ke Papua, Keluarga Sepakat Selesaikan Secara Kekeluargaan

digtara.com -Polres Manggarai Timur menerima laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana perzinahan yang terjadi di Kampung Benteng Jawa, Kabupaten Manggarai Timur beberapa waktu lalu.

Baca Juga:

• Identitas Korban Ledakan Bom di Biak Masih Didalami, Tim DVI Lakukan Pemeriksaan DNA
• Diduga Terlibat Kasus BBM, Dua Anggota Polres Manggarai Timur Di-non aktifkan Dari Jabatan Fungsional
• Aktivis Papua Serukan Sikap Tertib dan Profesional dalam Proses Seleksi Sekda Papua Pegunungan

Berdasarkan keterangan pelapor, K, peristiwa bermula pada 4 September 2025 sekitar pukul 13.30 WITA.

Saat itu, pelapor yang sedang berada di Papua menerima telepon dari ayah pelapor, Yohanes Kadir alias Hanes, yang mengaku melihat langsung istri pelapor bersama seorang laki-laki berinisial MW di belakang area persawahan dalam keadaan yang diduga sedang melakukan hubungan layaknya suami istri.

Padahal pelapor dan istrinya sudah dikaruniai dua orang anak. Namun selama ini pelapor tinggal di Papua untuk bekerja dan istri serta anak-anaknya tetap tinggal di Kabupaten Manggarai Timur.

Pada malam harinya, keluarga dari kedua belah pihak mengadakan pertemuan secara kekeluargaan.

Dalam pertemuan tersebut, berdasarkan keterangan pelapor, pihak terlapor dan istri pelapor mengakui telah menjalin hubungan perselingkuhan serta menyatakan keinginan untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Baca Juga:

• Identitas Korban Ledakan Bom di Biak Masih Didalami, Tim DVI Lakukan Pemeriksaan DNA

Pelapor pun pulang dari Jayapura ke kampung halamannya dan pada 8 September 2025 kembali dilaksanakan musyawarah keluarga.

Dalam musyawarah tersebut dicapai kesepakatan berdasarkan hukum adat Manggarai Timur.

Pihak terlapor dikenakan kewajiban adat berupa pembayaran uang sebesar Rp 50 juta, dua ekor babi, dan satu ekor kerbau, yang harus dipenuhi paling lambat 31 Desember 2025.

Namun demikian, hingga batas waktu yang telah disepakati, kewajiban adat tersebut belum dipenuhi oleh pihak terlapor.

Atas dasar dugaan pengingkaran terhadap kesepakatan adat tersebut serta dugaan tindak pidana perzinahan, pelapor kemudian menempuh jalur hukum dengan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian.

Dalam perkembangan penanganan perkara, pelapor dan terlapor juga telah menyampaikan keinginan untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme mediasi atau Restorative Justice (RJ) secara kekeluargaan.

Keinginan tersebut disampaikan secara lisan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi dua orang anak yang masih di bawah umur hasil perkawinan pelapor dengan istrinya, serta karena pelapor berencana kembali bekerja di Papua.

Rencana penyelesaian melalui pendekatan Restorative Justice tersebut telah dikomunikasikan kepada keluarga terlapor maupun pihak istri pelapor.

Pada prinsipnya, kedua belah pihak menyatakan bersedia mengikuti proses mediasi.

Namun, orang tua dari istri pelapor yang juga akan dilibatkan dalam proses tersebut saat ini masih berada di Larantuka, Kabupaten Flores Timur untuk urusan keluarga dan meminta waktu hingga akhir Juli 2026 agar dapat hadir dalam proses mediasi.

Polres Manggarai Timur mendukung setiap penyelesaian perkara melalui mekanisme Restorative Justice sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan secara sukarela tanpa paksaan, memperoleh persetujuan para pihak, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga:

• Identitas Korban Ledakan Bom di Biak Masih Didalami, Tim DVI Lakukan Pemeriksaan DNA

Oleh karena itu, proses mediasi akan difasilitasi setelah seluruh pihak yang berkepentingan dapat hadir dan menyatakan kesediaannya secara resmi.

Selama proses tersebut berlangsung, penanganan perkara tetap dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan mengedepankan asas profesionalitas, proporsionalitas, dan keadilan bagi seluruh pihak.