Diduga Terlibat Kasus BBM, Dua Anggota Polres Manggarai Timur Di-non aktifkan Dari Jabatan Fungsional

digtara.com -Kapolres Manggarai Timur, AKBP Haryanto menonaktifkan dua anggotanya dari jabatan fungsional.

Baca Juga:

• Direktur Reskrimum Polda NTT Bahas Penyelesaian Konflik Agraria Dengan Komisi III DPR RI
• Muncul Modus Baru Kekerasan Seksual Verbal Melalui Medsos, Polda NTT Satu Orang Pelaku
• Buka Rakernis Humas, Karo SDM Polda NTT Minta Humas Jadi Garda Terdepan Bangun Kepercayaan Publik

Kedua anggota tersebut masing-masing, Aipda DGL dan Bripda HFI.

Mereka dinon aktifkan atas dugaan penyalahgunaan BBM di wilayah Kabupaten Manggarai Timur.

Penonaktifan ini diakui Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra sebagai wujud tanggung jawab kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Dilatih Polres Rote Ndao Selama Dua Pekan, Puluhan Satpam Siap Bekerja

"Sebagai institusi yang menjunjung tinggi integritas, Polda NTT tidak menutup mata atas munculnya indikasi keterlibatan anggota Polri dalam kasus ini," ujar Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra pada Senin (27/4/2026).

Bidang Propam Polda NTT juga telah bergerak cepat dengan menerjunkan tim Subdit Paminal ke Polres Manggarai Timur pada Rabu (22/4/2026) lalu.

Kepolisian memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil merupakan bentuk dedikasi tinggi dalam menjaga amanah rakyat di bumi Flobamora.

penegakan hukum ini berawal dari kesigapan personel di lapangan pada Kamis (16/4/2026).

Dalam sebuah upaya pengamanan distribusi energi di ruas Jalan Ruteng-Labuan Bajo, petugas menghentikan satu unit dump truk yang kedapatan membawa 2.955 liter BBM jenis solar subsidi tanpa dokumen resmi.

Saat itu juga, petugas mengamankan seorang warga masyarakat berinisial A sebagai terduga pelaku utama beserta seluruh barang bukti.

Baca Juga:

• Polsek Kota Lama Limpahkan Tersangka Kasus Pengancaman ke JPU

"Kapolres Manggarai Timur telah mengambil langkah progresif dengan menonaktifkan dua oknum anggota, Aipda DGL dan Bripda HFI dari jabatan fungsional mereka guna mempermudah proses pemeriksaan yang objektif dan mendalam," tegas Kabid Humas.

Penonaktifan dan pemeriksaan internal ini adalah diakui Kabid Humas sebagai janji kepada masyarakat bahwa tidak ada tempat bagi pelanggaran di dalam Polri.

"Kami memilih untuk terbuka karena kami menyayangi institusi ini dan menghormati kepercayaan masyarakat. Proses ini kami lakukan dengan tegas namun tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan," ujar Kabid Humas Polda NTT.

Dugaan keterlibatan oknum anggota polisi dalam kasus tersebut masih dalam penyelidikan propam Polda NTT.

"Kami pastikan semua proses berjalan secara profesional dan transparan sesuai perintah pimpinan untuk melakukan "bersih-bersih" demi pelayanan yang lebih baik," tandasnya.

Baca Juga:

• Komisi III DPR RI Apresiasi Dedikasi Kapolda NTT Wujudkan Penegakan Hukum Yang Sejuk