Akhiri Konflik, Warga Adonara-Flores Timur Teken Komitmen Bersama Atas Konflik Komunal

digtara.com -Ratusan terdiri dari unsur Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, kepala desa, hingga perwakilan masyarakat dari berbagai wilayah di daratan Adonara berkumpul dalam sarasehan penanganan konflik komunal Kabupaten Flores Timur tahun 2026.

Baca Juga:

• Ratusan Senjata Diamankan Pasca Konflik Warga Adonara, Polisi Masih Tetap Siaga
• Remaja Perempuan di Flores Timur Diamankan Polisi Karena Curi Sepeda Motor
• Keamanan Mulai Kondusif Pasca Kerusuhan Warga di Adonara, Warga Kembali Serahkan Senpira dan Sajam ke Polisi

Pertemuan para simpul masyarakat ini digelar di Desa Horinara, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur, pada Senin (1/6/2026).

Dalam kegiatan, seluruh peserta menandatangani komitmen bersama atas konflik komunal Kabupaten Flores Timur dan jalan baru kemartabatan Lewotana.

Komitmen tersebut memuat sejumlah kesepakatan penting, diantaranya menghormati hak ulayat, mengedepankan komunikasi dalam penyelesaian sengketa, menolak segala bentuk kekerasan dan provokasi, tidak melakukan mobilisasi massa, serta membuka ruang mediasi dan penyelesaian melalui jalur hukum maupun musyawarah.

Tak hanya itu, seluruh peserta juga sepakat menjunjung tinggi falsafah Lamaholot "Kakan dike arin sare, kakan keru arin baki", yang mengajarkan pentingnya saling menjaga, saling menghormati, dan hidup dalam persaudaraan.

Baca Juga:

• Ratusan Senjata Diamankan Pasca Konflik Warga Adonara, Polisi Masih Tetap Siaga

"Kami melihat adanya tekad yang kuat dari seluruh elemen masyarakat untuk menjaga perdamaian. Ini menjadi pondasi penting bagi proses rekonsiliasi dan pembangunan daerah ke depan," kata Kapolres Flores Timur, AKBP Adhitya Octorio Putra yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Bupati Flores Timur, Ir. Antonius Doni Dihen, dalam sambutannya mengajak seluruh masyarakat untuk meninggalkan paradigma lama yang menganggap konflik sebagai sesuatu yang biasa.

"Perang tanding dan konflik tidak boleh lagi menjadi warisan bagi generasi berikutnya. Yang harus kita wariskan adalah persaudaraan, kedamaian, dan kemajuan," tegasnya.

Berbagai narasumber dari kalangan akademisi, tokoh agama, aparat keamanan, hingga pemerintah daerah menyampaikan pandangan mengenai akar konflik yang selama ini terjadi, khususnya sengketa tanah, hak ulayat, dan batas wilayah adat yang kerap memicu ketegangan antar kelompok masyarakat.

Di hadapan para tokoh adat, kepala desa, dan masyarakat, Kapolres menegaskan bahwa sarasehan tersebut menjadi momentum penting untuk membangun kesadaran kolektif bahwa perdamaian adalah tanggung jawab bersama.

Menurutnya, konflik yang terjadi selama ini sering kali berawal dari perbedaan penafsiran sejarah, silsilah, hak ulayat, maupun batas wilayah adat yang diwariskan secara turun-temurun.

"Negara mengakui keberadaan hak-hak masyarakat adat. Namun setiap klaim harus ditempatkan dalam koridor hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Adat dan hukum negara harus berjalan beriringan untuk menjaga keadilan dan perdamaian," ujar Kapolres.

AKBP Adhitya menegaskan bahwa Polri akan terus mengedepankan pendekatan persuasif dan preventif dalam menjaga keamanan masyarakat.

Baca Juga:

• Remaja Perempuan di Flores Timur Diamankan Polisi Karena Curi Sepeda Motor