Tidak Pangkas PPPK, Provinsi NTT Terancam Kena Hukuman Fiskal

Pemerintah pusat juga mendorong alternatif pembiayaan pembangunan daerah melalui pemanfaatan PAD, dana transfer, penguatan BUMD dan BLUD, optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), skema pinjaman daerah, obligasi dan sukuk daerah, Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPBU), pemanfaatan CSR, serta sinergi dengan anggaran kementerian/lembaga.

Baca Juga:

• Ratusan Juta Uang Pajak Reklame di Kota Kupang Digelapkan Oknum PPPK
• Gara-gara Rokok, PPPK Di Kupang Bayar Denda Rp 1 Juta
• Unjuk Rasa Pegawai PPPK Dan Honorer Dinkes Alor Berlanjut

Gubernur Melki sendiri berharap relaksasi kebijakan ini diputuskan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PAN-RB agar NTT tak memangkas PPPK pada 2027 dan terkena hukuman fiskal pada 2028 sesuai kebijakan yang akan berlaku.

"Tidak perlu ada perubahan undang-undang. Cukup dengan pertemuan tiga menteri—Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri PAN-RB—untuk mengambil kebijakan diskresi khusus, sehingga implementasi undang-undang dapat disesuaikan dengan kondisi daerah," ujar Melki.

Ia sendiri berencana ke Jakarta bersama para kepala daerah setelah perayaan Paskah untuk konsultasi lanjutan dengan para menteri.

Baca Juga:

• Kebijakan Pusat Berimbas Ribuan PPPK Pemprov NTT Terancam Dipecat

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT pada 2 April 2026 untuk menindaklanjuti rapat tersebut.