Pemkab TTU Digugat Pengusaha Soal Tunggakan Pengadaan Vaksin HPV

digtara.com -Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), NTT digugat oleh seorang pengusaha kesehatan, Ni Luh Putu Surya Agustini melalui PT CML Metro Medika.

Baca Juga:

• IRT di Sumba Barat Daya Meninggal Tertimbun Pasir di Lokasi Tambang
• Lagi, Warga Nagekeo-NTT Ditemukan Tewas Gantung Diri
• Pulang Kegiatan Rohani, Bocah Perempuan di Lembata Dicabuli Pria Lansia

Gugatan dilayangkan kepada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (Pemkab TTU) cq. Bupati dan Dinas Kesehatan Kabupaten TTU di Pengadilan Negeri Kefamenanu.

Gugatan perbuatan melawan hukum ini menuntut pembayaran tagihan senilai Rp 4.299.532.377 atas pengadaan vaksin HPV Gardasil serta pengembangan sistem digitalisasi di Puskesmas Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU tahun 2025.

Perkara dengan nomor 5/Pdt.G/2026/PN Kfm didaftarkan pada 23 Februari 2026, berdasarkan surat gugatan nomor 004/KHEP/Pdt.G/II/2026.

Baca Juga:

• Panen Jagung Sukses di Tahun 2025, Polres TTS Kembali Kelola 1.500 Hektar Lahan Untuk 2026

Kuasa hukum penggugat, Emanuel Passar SH, C.Me., menyatakan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan, termasuk penyerahan ribuan vial vaksin Gardasil (dosis I, II, dan III) dengan nilai faktur mencapai hampir Rp 4 miliar, serta biaya digitalisasi sekitar Rp 300 juta.

Penggugat menuntut penyataan tindakan tergugat (tidak membayar) sebagai perbuatan melawan hukum.

Pembayaran pokok tagihan Rp 4.299.532.377 dan uang paksa (dwangsom) Rp 1.000.000 per hari keterlambatan serta biaya perkara.

Putusan dapat dieksekusi lebih dulu (uitvoerbaar bij voorraad), meski ada upaya hukum lanjutan seperti banding atau kasasi.

Menurut data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Kefamenanu, perkara masih dalam tahap persidangan, dengan agenda mediasi antarpihak baru-baru ini digelar.

Pemkab TTU melalui Dinas Kesehatan menolak tuntutan tersebut.

Baca Juga:

• BMKG Keluarkan Peringatan Dini Cuaca dan Angin Kencang

Dalam tanggapan somasi tertanggal 29 Desember 2025 (nomor 400.7.28/2210/Dinkes), pihak tergugat menyatakan tidak ada kontrak tertulis yang sah sesuai Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan vaksin dan sistem digitalisasi tidak tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Dinkes, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Umum Pengadaan (RUP), maupun Perda APBD/perubahannya tahun 2025.