Pemkab TTU Digugat Pengusaha Soal Tunggakan Pengadaan Vaksin HPV

Dinas Kesehatan menegaskan bahwa hanya ada pertemuan informal (misalnya pada 8 Mei 2025 di ruang Bupati) dan pengiriman brosur/produk info dari perusahaan, bukan penawaran resmi atau kontrak.

Baca Juga:

• Kapolres TTU Berdayakan Ekonomi Masyarakat Sambil Berbagi Bansos
• Cuaca Ekstrim, Warga Di Rote Barat Dihimbau Tidak Melaut
• Salah Paham Berujung Kekerasan Fisik, Warga di Kupang Pilih Berdamai

Proses pengadaan dianggap prematur (mendahului perencanaan anggaran), sehingga berisiko melanggar prinsip akuntabilitas keuangan negara dan potensi pidana korupsi.

Pembayaran ditolak karena tidak ada dasar anggaran yang jelas.

Direktur Lakmas Cendana Wangi NTT, Victor Emanuel Manbait menanggapi kasus ini dengan menyoroti pentingnya transparansi dan kepatuhan prosedur pengadaan di daerah.

Baca Juga:

• Panen Jagung Sukses di Tahun 2025, Polres TTS Kembali Kelola 1.500 Hektar Lahan Untuk 2026

Menurutnya, kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana pengadaan tanpa dasar hukum yang kuat dapat merugikan negara dan memicu sengketa berkepanjangan.

"Kami dari Lakmas Cendana Wangi NTT melihat ini sebagai potensi kerugian negara yang harus diwaspadai. Jika pengadaan vaksin HPV dan digitalisasi puskesmas dilakukan tanpa kontrak resmi, tanpa masuk APBD, dan tanpa proses lelang atau penunjukan yang transparan, maka ini bisa berujung pada dugaan penyimpangan. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab melindungi keuangan publik, tapi di sisi lain, jika memang ada pekerjaan yang telah dilakukan demi kepentingan masyarakat seperti pencegahan kanker serviks, maka harus ada penyelesaian yang adil," ujar Victor Emanuel Manbait pada Senin (8/3/2026).

Victor Manbait menambahkan bahwa kasus serupa sering muncul di daerah karena lemahnya pengawasan internal dan eksternal.

Ia mendesak agar perkara ini dijadikan pelajaran bagi Pemkab TTU untuk memperketat prosedur pengadaan barang/jasa, terutama yang melibatkan anggaran kesehatan masyarakat.

Pengadaan vaksin Gardasil (HPV) sebenarnya bagian dari upaya nasional pencegahan kanker serviks.

Pemkab TTU sendiri pernah menggelar sosialisasi dan vaksinasi massal HPV bekerja sama dengan pihak swasta, termasuk Bio Farma, pada 2025.

Baca Juga:

• BMKG Keluarkan Peringatan Dini Cuaca dan Angin Kencang

Namun, dalam kasus ini, penggugat mengklaim telah mendukung program tersebut melalui pengiriman vaksin dan digitalisasi data puskesmas, tapi pembayaran tertahan.