Dana Ratusan Miliar Rupiah Disalurkan Jelang Hari Raya Keagamaan di NTT

digtara.com -Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) bersiap menghadapi potensi lonjakan harga pangan pada semester pertama di 2026.

Baca Juga:

• Biayai Pembangunan, Pemprov NTT Terbitkan Surat Utang Daerah
• Langsung Cair! 15 Aplikasi Penghasil Uang Tanpa Modal 2026 Tanpa Undang Teman
• Undana Apresiasi Alumni Lolos SIPSS, Rektor Pesan Jaga Nama Baik Almamater dan Terus Berdampak

Pada periode ini dipenuhi rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) lintas agama yang berpotensi mendongkrak permintaan bahan pokok atau disebut sebagai fase combo festive season.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, menyebut pemerintah pusat melalui APBN memberi dukungan pengendalian inflasi senilai Rp 762,38 miliar pada momentum 9 musim hari keagamaan seperti Imlek, awal Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha, Nyepi, Masa Prapaskah, hingga Paskah.

Adidoyo mengungkap ini saat memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kupang beberapa waktu lalu.

Baca Juga:

• Langsung Cair! 15 Aplikasi Penghasil Uang Tanpa Modal 2026 Tanpa Undang Teman

"Inflasi NTT Januari 2026 tercatat 3,34 persen year on year (yoy) dan masih dalam kisaran sasaran nasional. Namun kita tetap waspada, terutama menghadapi rangkaian HBKN di semester I," ujarnya.

TPID juga mencatat pada periode Februari–Juni 2026 yang akan diisi berbagai hari raya lintas agama ini akan berdampak pada permintaan komoditas utama seperti beras, daging ayam, telur, gula, minyak goreng, cabai, dan sayuran segar meningkat dalam waktu berdekatan. Situasi tersebut dinilai berisiko mendorong kenaikan harga berlapis.

Berdasarkan pengalaman 2025 menunjukkan pengendalian inflasi cukup efektif, dengan capaian 2,39 persen (yoy). Namun ia memprediksi tekanan 2026 dinilai lebih berat karena banyaknya momen hari besar dalam waktu berdekatan.

"Kami fokus pada pengendalian jangka pendek untuk festive season dan jangka menengah-panjang lewat penguatan produksi serta distribusi," jelasnya.

NTT sendiri sebagai provinsi kepulauan menjadi tantangan besar terkait distribusi sehingga mempengaruhi lonjakan harga bila ada keterlambatan pasokan antar pulau, biaya angkut, hingga keterbatasan fasilitas penyimpanan dingin.

Baca Juga:

• Undana Apresiasi Alumni Lolos SIPSS, Rektor Pesan Jaga Nama Baik Almamater dan Terus Berdampak

Adidoyo menyebut dukungan kebijakan dan anggaran pengendalian inflasi dari APBN di NTT ini sebesar Rp 762,38 miliar pada 2026.

Dana ini akan diarahkan untuk operasi pasar murah, sidak pasar jelang hari raya, subsidi distribusi komoditas penyumbang inflasi, hingga penguatan produksi lokal melalui sarana prasarana dan teknologi digital pangan.

Selain itu pemerintah mendorong perluasan gerakan tanam cabai, sayuran, dan hortikultura lain, karena komoditas segar kerap menjadi pemicu utama lonjakan inflasi di NTT.

Ia berharap kombinasi intervensi pasar, penguatan distribusi, serta peningkatan produksi lokal bisa menjaga daya beli masyarakat tetap stabil di tengah padatnya musim hari besar 2026.

Baca Juga:

• Langsung Cair! 15 Aplikasi Penghasil Uang Tanpa Modal 2026 Tanpa Undang Teman

Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dalam pertemuan itu pun mengarahkan agar pengendalian inflasi daerah diarahkan pada prinsip 4K, yakni ketersediaan stok, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi yang efektif.

Selanjutnya, dalam jangka pendek pada periode combo festive season 2026 ini, pemerintah akan mengintensifkan Gerakan Pasar Murah (GPM), sidak pasar, mencegah penimbunan barang, dan memastikan distribusi pangan lancar hingga ke daerah.

"Pemerintah optimistis, melalui sinergi lintas sektor, harga kebutuhan pokok tetap terkendali, ketahanan pangan terjaga, dan ekonomi NTT terus tumbuh," kata dia.