Wakapolda NTT-Kedubes Australia/AFP Bahas Penguatan Kerjasama Penanganan TPPO dan People Smuggling
digtara.com -Wakapolda Nusa Tenggara Timur (NTT), Brigjen Pol Baskoro Tri Prabowo menerima kunjungan delegasi Kedutaan Besar (Kedubes) Australia dan Australian Federal Police (AFP) di Mapolda NTT, Rabu (26/11/2025).
Baca Juga:
Pertemuan ini digelar untuk memperkuat koordinasi, kerjasama, serta evaluasi penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan people smuggling di wilayah NTT yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan menjadi salah satu titik rawan.
Delegasi Australia dipimpin Ms. Gita Kamath, Deputy Head of Mission Australian Embassy Indonesia.
Ia hadir bersama Adam Rhynehart (AFP Jakarta), Ereni Weber, Ryan Cunningham, dan Riri Silalahi dari Departement of Foreign Affairs and Trade (DFAT), serta perwakilan Divhubinter Polri, Briptu Aditya Ashary.
Baca Juga:
"Delegasi Australia menyampaikan apresiasi karena sinergitas antara Polri, Polda NTT, dan lembaga terkait menghasilkan peningkatan signifikan dalam penindakan TPPO—bahkan meningkat tujuh kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya," ungkap Henry.
Dalam pertemuan tersebut, Ms. Gita Kamath menyampaikan ucapan terima kasih dari pemerintah Australia atas kerjasama yang sangat efektif, terutama dalam kasus-kasus TPPO di wilayah Rote Ndao, Kupang, hingga kawasan perbatasan.
Ia menjelaskan bahwa peningkatan hasil penegakan hukum ini tidak terlepas dari koordinasi lintas negara dan lokakarya bersama yang sudah dilakukan antara Indonesia, Australia, dan Timor Leste.
"Upaya deteksi dini, pencegahan, serta penindakan yang dilakukan Polri bersama Polda NTT memberikan dampak signifikan bagi penanggulangan TPPO dan people smuggling," ujar Ms. Gita dalam pertemuan itu.
Baca Juga:
Delegasi Australia juga menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kerja sama, termasuk kunjungan lapangan bersama di beberapa titik rawan sebagai tindak lanjut program sebelumnya.
Wakapolda juga menyinggung sejumlah persoalan yang membutuhkan penanganan bersama, mulai dari penanganan pengungsi yang sudah berlarut hingga 12 tahun, potensi gangguan keamanan terhadap warga lokal, hingga kasus-kasus penganiayaan yang melibatkan imigran.
"Kami butuh tindak lanjut yang lebih komprehensif agar tidak terjadi kebiasaan atau pembiaran. Masalah kemanusiaan tetap kami utamakan, tetapi keamanan warga lokal juga harus dijaga," tegasnya.
Dalam diskusi tersebut, Wakapolda NTT juga menyampaikan perlunya dukungan peralatan pendukung operasi untuk memperkuat pengawasan di titik-titik rawan TPPO.
Baca Juga:
Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen untuk melakukan koordinasi lanjutan dan rencana aksi bersama dalam waktu dekat.
Rekrut Tenaga Kerja Secara Ilegal, Dua Pelaku TPPO Diamankan Polda NTT
Polda NTT Kerahkan 895 Anggota Dalam Operasi Zebra Turangga 2025
Beri Dukungan Moril Bagi Korban TPPO, Polda NTT dan Polresta Kupang Kota Beri Pendampingan Psikologi
Korban TPPO di Kupang 'Curhat' ke Polisi Tidak Digaji dan Alami Kekerasan Selama Bekerja di Batam
Perekrut Calon Tenaga Kerja Ilegal di Kabupaten Sikka Diamankan Polisi
Polres Alor Serahkan Dua Tersangka TPPO ke Kejaksaan
Profesor Jefri Bale Terpilih Jadi Rektor Undana
9 HP Gaming Murah RAM Besar Harga Rp2 Jutaan (2025), Performa Kencang dan Tetap Ramah di Kantong
Polsek Kota Raja Galang Dana Kemanusiaan Untuk Korban Bencana Sumatera
Respon Kritikan Prof. Nizar Soal Alokasi Kouta Haji. Kemenhaj Tegaskan Masa Tunggu yang Sama Antar Provinsi Adalah Sebuah Ikhtiar untuk Rasa Keadilan
Mabuk Miras, Mahasiswa di Kupang Nyaris Perkosa Mahasiswi
Kapolres TTS Beri Penghargaan Pada Polwan Berprestasi
Starlink Bagikan Internet Gratis untuk Korban Banjir di Sumatra, Ini Cara Daftarnya