Demonstrasi di Gedung DPRD NTT, Elemen Masyarakat NTT Sampaikan Sejumlah Tuntutan

Keempat, menuntut penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena dianggap semakin memberatkan masyarakat di tengah kesulitan ekonomi.

Baca Juga:

• Direktorat Polairud Polda NTT Berbagi Menu Buka Puasa dengan Nelayan dan Warga Pesisir
• IRT di Malaka-NTT Melahirkan dalam Kondisi Tangan Luka Parah Ditebas Suami
• Korban Pencabulan Oleh Piche Kota Cs Tolak Pendampingan LPSK

Kelima, mendesak pengusutan tuntas kasus pembunuhan Affan Kurniawan dan Reza Pratama, serta menolak pembatasan kerja jurnalis dengan mencabut surat edaran DPR terkait peliputan media di parlemen.

Keenam, menolak keterlibatan TNI dalam pengamanan aksi massa serta menuntut pemerintah untuk segera menghentikan praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang masih marak di NTT.

Ketujuh, menolak proyek eksploitasi sumber daya alam, termasuk pencabutan SK Nomor 357 tentang penetapan pulau Flores sebagai pulau panas bumi, serta SK KLK Nomor 2268 K/30/MEM/2017 terkait penetapan hutan laut Tumbes sebagai kawasan produksi tetap.