Demonstrasi di Gedung DPRD NTT, Elemen Masyarakat NTT Sampaikan Sejumlah Tuntutan

digtara.com -Ratusan massa dari elemen mahasiswa, organisasi kepemudaan (OKP), dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus NTT melakukan demonstrasi di depan gedung DPRD NTT, Senin (1/9/2025) siang.

Baca Juga:

• Polres Sumba Timur dan Sumba Barat Daya Ungkap Sindikat Curanmor Antar Kabupaten
• Pingsan Saat Berkendara, Penumpang Sepeda Motor di Kupang Ditolong Polantas ke Rumah Sakit
• Sejumlah Perwira di Polda NTT dan Polres Jajaran Dimutasi

Aksi dimulai dengan berkumpul di GOR Flobamora dan mendatangi gedung dewan.

Aksi tersebut berlangsung dengan tertib diwarnai orasi dan yel-yel.

Peserta aksi membawa spanduk, poster, dan pengeras suara dengan berbagai tulisan bernada kritik dan penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat maupun DPR RI.

Demonstran menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk keresahan rakyat atas kondisi bangsa yang dinilai semakin menjauh dari nilai-nilai keadilan sosial.

Massa menuntut agar Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI segera mengambil langkah nyata dalam menyelesaikan berbagai persoalan mendesak, baik di tingkat nasional maupun lokal.

Perwakilan Aliansi Cipayung Plus NTT dalam pernyataannya menegaskan bahwa aksi ini tidak hanya menyuarakan keresahan mahasiswa, tetapi juga jeritan masyarakat kecil yang merasa terpinggirkan oleh kebijakan negara.

Mereka meminta agar negara harus hadir, bukan dengan represi, tapi dengan keadilan.

Massa juga menolak diam saat rakyat terus dikorbankan.

Terdapat tujuh poin tuntutan utama massa yang disampaikan kepada gubernur NTT, Melki Laka Lena dan Ketua DPRD NTT, Emilia Nomleni.

Pertama, mendesak pengesahan sejumlah RUU yang dianggap penting dan progresif, seperti RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, serta perbaikan RUU KUHAP.

Mereka juga menekankan pentingnya penuntasan berbagai kasus pelanggaran HAM yang hingga kini masih mandek.

Kedua, menuntut Presiden bertanggung jawab atas kondisi negara, termasuk menghentikan tindakan represif aparat terhadap demonstran serta membebaskan massa aksi yang ditahan tanpa syarat.

Ketiga, mendesak pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan menolak rencana kenaikan tunjangan anggota DPR RI yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil.