Ini Aturan Baru dalam Penulisan Nama di Kartu Keluarga, Nama Muhammad atau Abdul Tak Boleh Disingkat

digtara.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan aturan baru terkait pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Penulisan Nama Kartu Keluarga

Baca Juga:

• Kepala BGN Ditahan, Pemuda Muhammadiyah NTT Minta Kejaksaan Audit Pengelola MBG di NTT
• Ekosistem Haji dan Umrah Menjadi Gerbang Perdagangan dan Investasi, BPKH Limited Siap Perkuat Peran Indonesia di Arab Saudi
• Propam Polda NTT Bersih-bersih Pantai Pasir Panjang

Setidaknya terdapat tiga larangan terkait pencatatan nama pada dokumen kependudukan dalam aturan baru tersebut.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022. Permendagri 73/2022 itu ditetapkan Mendagri Tito Karnavian di Jakarta pada 11 April 2022.

Larangan untuk pencatatan nama pada dokumen kependudukan tersebut tertera pada Pasal 5 Ayat 3.

Baca: Cara Cetak Kartu Keluarga Online, Tak Perlu Antre di Disdukcapil

Tiga larangan yang dimaksud ialah nama tidak boleh disingkat, kecuali tidak diartikan lain.

Seperti halnya nama Muhammad yang tidak boleh disingkat menjadi Muh atau Abdul disingkat menjadi Abd.

Baca: Viral! Kartu Keluarga Model Baru, Bentuknya Mirip KTP atau SIM, Warganet Heboh

Kemudian, nama juga tidak boleh menggunakan dan tanda baca. Lalu, larangan yang ketiga adalah tidak boleh mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil.

“Seperti prof, haji, dan gelar lainnya,” kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh melansir suara.com, Sabtu (14/5/2022).

Kemudian dalam Pasal 5 Ayat 1 Permendagri 73/2022 juga dijelaskan tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan.

Nama yang tercatat dalam dokumen kependudukan harus menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada dokumen kependudukan dan gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat
disingkat.

Sementara itu, pada Pasal 4 diterangkan kalau pencatatan nama pada dokumen kependudukan harus memenuhi persyaratan mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir.

Lalu, jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi dan jumlah kata paling sedikit dua kata.

Dokumen kependudukan yang dimaksud terdiri dari biodata penduduk, kartu keluarga, kartu identitas anak, kartu tanda penduduk elektronik, surat keterangan kependudukan dan akta pencatatan sipil.

Ini Aturan Baru dalam Penulisan Nama di Kartu Keluarga, Nama Muhammad atau Abdul Tak Boleh Disingkat