KNPI Sumut: Pihak Asing Tak Perlu Dibawa-Bawa Dalam Gugatan PLTA Batangtoru

digtara.com | Ketua KNPI Sumatera Utara, Sugiat Santoso menilai sikap Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara yang menghadirkan saksi ahli dari luar negeri dalam sidang gugatan SK Gubernur soal pembangunan PLTA Batangtoru merupakan sikap yang tidak arif. Keterlibatan ini menurutnya menunjukkan bahwa Walhi Sumut terlalu bergantung kepada pihak asing dalam melakukan advokasi terhadap permasalahan yang sedang mereka soroti di Indonesia.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

“Melakukan advokasi atas persoalan yang ada itu sah saja. Tapi ya jaga juga kewibawaan dan kedaulatan hukum bangsa Indonesia,” katanya, Rabu (16/1/2019).

Sugiat menjelaskan, munculnya persoalan dalam kegiatan pembangunan merupakan hal yang lumrah. Atas kondisi ini juga diperlukan berbagai cara untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Khusus untuk proyek pembangunan PLTA Batangtoru, hal yang dipersoalkan menurutnya adalah karena kekhawatiran infrastruktur yang dibangun akan rawan kerusakan yang memicu masalah mengingat disebut disitu adalah jalur sesar gempa.

“Namun kan kajiannya secara akademis juga sudah dilakukan para ahli dan disimpulkan tidak ada masalah karena infrastruktur dan potensi goncangan gempa sudah diperhitungan matang. Kajiannya sangat ilmiah, lantas masih juga harus kita bantah?. Lantas dengan apa lagi kita harus percaya,” ujarnya.

Ironisnya kata Sugiat, meski isu utamanya yang dikedepankan adalah potensi kerusakan infrastruktur karena berada di jalur sesar namun yang mencuat justru persoalan lingkungan hidup. Dalam hal ini isu mengenai orangutan menjadi salah satu yang dikedepankan oleh Walhi termasuk dengan menghadirkan ahli. Ia menilai kondisi ini semakin ngawur karena isu mengenai orangutan juga menjadi isu yang selalu identik dengan proyek berbau kepentingan asing di Indonesia.

“Saya khawatir isu orangutan dibawa agar pembangunan di Indonesia tidak berjalan. Pada akhirnya bangsa ini tidak akan maju. Kita khawatir ahli dari asing itu justru menjadi celah untuk tetap menjaga kepentingan asing di Indonesia,” pungkasnya.[JNI]