Warga Poco Leok Gugat Bupati Manggarai di PTUN, Satya Bumi Kirim Amicus Curiae kepada PTUN NTT

digtara.com -Gugatan warga Poco Leok, Kabupaten Manggarai, NTT terhadap Bupati Manggarai, Herybertus Geradus Laju Nabit ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nusa Tenggara Timur (NTT) akan diputus awal Maret mendatang.

Baca Juga:

• Mahasiswa di Manggarai-NTT Todong Sajam dan Gasak Barang Dalam Kios
• Truk Yang ditumpangi Masuk Got di Manggarai Barat, Pelajar Asal Kabupaten Ngada Tewas Terjepit
• Diduga Palsukan Surat, Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat Diperiksa Polisi Selama 10 Jam

Gugatan ini adalah tanggapan dari tindakan represi yang dilakukan oleh Bupati Manggarai kepada warga saat aksi damai, Juni 2025 lalu.

Aksi tersebut menuntut pencabutan SK penetapan wilayah geothermal di Poco Leok. Tindakan represif ini bukanlah yang pertama, setiap tahunnya, warga mendapat berbagai tindak kekerasan dalam upaya mempertahankan tanah adat mereka.



Baca Juga:

• Mahasiswa di Manggarai-NTT Todong Sajam dan Gasak Barang Dalam Kios

Merespons gugatan tersebut, Satya Bumi mengirimkan Amicus Curiae (sahabat peradilan) kepada PTUN NTT pada 10 Februari 2026.

Satya Bumi menilai, tindakan represif yang dilakukan Bupati dapat mencederai hak warga untuk berpendapat.

Andi Muttaqien, Direktur Eksekutif Satya Bumi dan rilisnya pada Selasa (3/3/2026) menyebutkan kalau Satya Bumi menyampaikan beberapa argumentasi yang menekankan bahwa status pejabat publik, membuat seseorang perlu lebih terbuka terhadap kritik dari warga.



"Putusan PTUN terhadap gugatan warga Poco Leok adalah putusan krusial yang dapat membawa efek domino, setidaknya dalam dua hal, tata kelola pemerintahan yang baik serta jaminan rasa aman terhadap warga negara," tulisnya.

Ia menilai kalau aksi damai sebagai bagian dari hak individu dalam menyampaikan pendapat merupakan stimulus dalam konteks komunikasi di negara demokrasi.

Baca Juga:

• Truk Yang ditumpangi Masuk Got di Manggarai Barat, Pelajar Asal Kabupaten Ngada Tewas Terjepit

"Sayangnya, stimulus tersebut kemudian direspons dengan sikap yang mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap warga," ujarnya.



Satya Bumi menilai, sebagai pejabat publik, Bupati Manggarai semestinya bertindak di bawah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

"Profesionalitas dalam AUPB tidak hanya dimaknai terbatas pada kecakapan teknis, tapi juga etika dalam menjalankan kewenangan publiknya. Keduanya tidak dapat dipisahkan dalam wajah tata kelola negara," tegasnya.



Praktik kriminalisasi yang berulang terhadap warga Poco Leok menambah relevansi terhadap argumen penyempitan ruang sipil dan demokrasi.

Baca Juga:

• Diduga Palsukan Surat, Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat Diperiksa Polisi Selama 10 Jam

Upaya meredam suara publik melalui tindakan represif kerap dilakukan demi menimbulkan "Chilling Effect" atau efek jera.

Praktik ini jelas memperburuk iklim demokrasi dan ruang partisipasi publik dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan negara.

Efek jera sebagai akibat dari tindakan represif penyelenggara negara terhadap warga juga telah diakui dalam yurisdiksi internasional sebagai suatu hal yang harus dipertimbangkan oleh aparat penegak hukum.