Warga Poco Leok Gugat Bupati Manggarai di PTUN, Satya Bumi Kirim Amicus Curiae kepada PTUN NTT

Tindakan represif Bupati Manggarai kepada warga Poco Leok dapat menjadi preseden buruk dan bentuk pembungkaman suara warga.

Baca Juga:

• Gugatan Mantan Anggota Polri Ditolak PTUN, Keputusan PTDH Kapolda NTT Tetap Berlaku
• Jadi Kehormatan Jalani Misi Kemanusiaan di Flores, Tim Slog Polri Bahagia Layani Warga Korban Gempa
• Terobos Lantai Dua Puskesmas Yang Rusak Parah, Polisi Selamatkan Peralatan Kesehatan

Dalam dokumen Amicus Curiae, Satya Bumi juga menyatakan, bahwa menyampaikan pendapat merupakan hak asasi manusia dan bentuk otonomi manusia sebagai individu.

"Hak untuk menyampaikan pendapat secara bebas, aman, dan setara merupakan prasyarat terbentuknya sistem politik yang paling sesuai dengan martabat dan otonomi individu, yaitu sistem demokrasi," tegasnya.



Baca Juga:

• Mahasiswa di Manggarai-NTT Todong Sajam dan Gasak Barang Dalam Kios

Advokasi panjang dan berbagai upaya represi terhadap warga Poco Leok juga dapat dilihat dari kacamata jaminan keamanan bagi warga negara, khususnya pembela hak asasi manusia (HAM) lingkungan hidup.

Setiap tahunnya, Satya Bumi melaporkan situasi pembela HAM lingkungan hidup, dan di semester 1 tahun 2025, kekerasan terhadap mereka naik lebih dari 100 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sepanjang Januari - Juni 2025, ada 28 serangan dan ancaman terhadap pembela HAM lingkungan hidup, 16 diantaranya menghadapi tindakan kriminalisasi.



Gugatan warga Poco Leok terhadap Bupati Manggarai tidak hanya dilihat sebagai pembungkaman warga, tapi juga wajah pemerintah daerah yang alpa dalam menjamin rasa aman warga negara.

"Putusan atas gugatan ini menjadi krusial, lantaran bukan hanya akan berdampak pada warga Poco Leok, tapi juga menjadi contoh bagi peradilan sejenis di Indonesia," tandasnya.

Baca Juga:

• Truk Yang ditumpangi Masuk Got di Manggarai Barat, Pelajar Asal Kabupaten Ngada Tewas Terjepit

Ia menyebut kalau gugatan warga Poco Leok terhadap Bupati Manggarai tidak hanya dilihat sebagai pembungkaman warga, tapi juga wajah pemerintah daerah yang alpa dalam menjamin rasa aman warga negara.