PUSHAM Unimed: Papua Damai adalah Indonesia Damai

digtara.com | MEDAN – Ada tiga poin penting atas apa yang terjadi di Papua saat ini dari sejumlah akademisi dari seluruh Indonesia yang terhimpun dalam Forum Akademisi Untuk Papua Damai berkumpul di Jakarta untuk menyatakan sikap atas kasus kekerasan di Papua.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Pertama, Forum Akademisi Untuk Papua Damai menyatakan keprihatinan yang mendalam atas berbagai kekerasan dan ancaman krisis kemanusiaan di tanah Papua. Diharapkan semua pihak agar menahan diri untuk tidak melakukan tindakan kekerasan.

Selain itu, pemerintah juga harus memastikan terciptanya kondisi dan rasa aman sekaligus mendorong pemulihan pemerintahan sipil yang efektif di tanah Papua.

Kedua, Forum Akademisi Untuk Papua Damai mengapresiasi kesediaan Presiden Jokowi untuk bertemu dengan para pihak di Papua guna memulai proses dialog. Untuk itu Presiden Jokowi perlu menunjuk utusan khusus untuk menjembatani persiapan menuju dialog.

Lalu yang ketiga, Forum Akademisi Untuk Papua Damai mendorong Presiden Jokowi segera membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk mengumpulkan dan mengungkap fakta-fakta terkait kondisi kekinian di Papua.

Temuan dari TPF ini nantinya dapat menjadi masukan bagi Presiden Jokowi dalam upaya mencari solusi kemanusiaan dan evaluasi terhadap pola pendekatan keamanan di Papua. Sebab, pendekatan keamanan militeristik yang menimbulkan jatuhnya warga sipil sudah semestinya dihindari.

Kepala Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Negeri Medan (PUSHAM Unimed), Majda El Muhtaj, yang menjadi bagian dalam Forum Akademisi Untuk Papua Damai menyebut, pemulihan stabilitas dan pemenuhan hak rasa aman masyarakat di Papua merupakan langkah yang harus segera dilakukan negara.

“Papua damai adalah Indonesia damai. Pemulihan stabilitas dan kondusifitas bagi pemenuhan hak rasa aman masyarakat serta penegakan hukum berkeadilan merupakan langkah segera yang wajib dilakukan negara di tanah Papua,” tambahnya.[analisa]