Mahfud MD: Polemik Ijazah Gibran Masih Bisa Berlanjut ke Ranah Pidana

Mahfud kemudian menilai temuan tersebut dapat menjadi persoalan berbeda apabila terdapat dugaan kesengajaan dalam proses administrasi pencalonan.

"Kalau hakimnya berani, sebenarnya bisa saja diberi putusan deklaratur. Tapi nampaknya putusan deklaraturnya sudah ada tadi loh tersembunyi, MK tidak menemukan ijazah. Cuma MK tidak berani memutus ini karena legal standing tidak ada," ujar Mahfud.

Mahfud Sebut Ranah Pidana Masih Terbuka

Mahfud menekankan bahwa persoalan hukum pidana memiliki ranah dan mekanisme yang berbeda dengan sengketa hasil pemilu di MK.

Menurut dia, apabila terdapat unsur kesengajaan dalam pemalsuan atau penggunaan dokumen administrasi yang bermasalah, persoalan tersebut dapat diperiksa melalui mekanisme hukum pidana.

"Kemenangan sebagai gubernur itu tetap sah. Itu tidak ada hubungannya dengan pemilu. Tapi itu kemudian menjadi kasus pidana, masuk kan akhirnya. Pemilunya menang, tapi pidananya jalan," jelas Mahfud.

Ia menggunakan contoh perkara pidana yang pernah menjerat sejumlah mantan kepala daerah untuk menjelaskan bahwa kemenangan dalam kontestasi politik tidak secara otomatis menghapus kemungkinan adanya proses hukum atas dugaan tindak pidana.

Polisi Disebut Berperan Jika Ada Laporan Pidana

Mahfud mengatakan, apabila persoalan tersebut dibawa ke ranah hukum pidana, kepolisian menjadi salah satu institusi yang berperan dalam menentukan apakah laporan atau dugaan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

"Sekarang kan kalau sudah menyangkut hukum lain di luar itu, nanti yang menangani pertama kan polisi. Polisi lagi kan yang akan menentukan," kata Mahfud.

Namun, pernyataan tersebut merupakan pandangan Mahfud mengenai kemungkinan jalur hukum selanjutnya. Putusan MK sendiri tidak menyatakan Gibran terbukti melakukan tindak pidana.

Baca Juga:

• UU IKN Digugat ke MK, AMAN Soroti Hak Masyarakat Adat Suku Balik, Paser, dan Benuaq

MK dalam pertimbangannya hanya menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran, sementara permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News