Peran Masyarakat Sipil Penting untuk Bangun Demokrasi Substantif

digtara.com - Apapun arah politik ke depan, peran dari gerakan moral masyarakat sipil sangat penting dalam rangka membangun demokrasi yang substansial.

Baca Juga:

• BREAKING NEWS: Mahfud MD Mundur dari Menko Polhukam
• ICMI Orda Kota Binjai Dilantik, M Isa Indrawan: Tingkatkan Mutu Keimanan dan Ketaqwaan
• Megawati Umumkan Mahfud MD sebagai Cawapres Pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

Gerakan masyarakat madani, termasuk dari kampus, di daerah-daerah maupun pusat harus berperan untuk melakukan koreksi dan mengawal kinerja pemerihtahan yang ada supaya tidak melenceng dari semua regulasi dan norma yang ada.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang juga Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. dalam pembukaan acara Silaturahim Ramadhan yang diadakan ICMI DIY, Sabtu (6/4) di Hotel Loman Yogyakarta.

Bertindak sebagai pembicara Mantan Menko Polhukam Prof. Dr. Mahfud MD, S.H., S.U., Prof. Dr. Bambang Cipto, M.A., dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DIY terpilih Ir. Ahmad Syauqi Soeratno, M.M.

Dalam acara yang dihadiri Ketua ICMI DIY Prof. Mahfud Solihin, Ph.D., Ak., CA., CPA (Aust) dan sekitar 40 Pengurus ICMI DIY tersebut Prof Edy menyampaikan, walau Pilpres dan Pileg sudah usai, namun menyisakan banyak masalah, dan masih berjalan di Mahkamah Konstitusi.

"Namun apapun hasilnya harus diterima. Hanya saja kontrol dari elemen masyarakat sipil harus berjalan. Tak cukup dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) saja,"; tegasnya.

Ini, ujarnya, agar dalam proses berjalannya pemerintahan, dan juga saat Pemilu tidak terjadi perilaku yang brutal dan melegalkan berbagai pelanggaran.

Oleh karena itu, menurut Rektor UWM ini, ICMI sebagai insan intelektual harus peduli dan terlibat aktif mengawal dan memberikan masukan untuk supaya Pemerintahan berjalan baik.

"Juga harus terlibat membantu pemikiran masalah regional DIY yang tingkat kemiskinan relatif tinggi," kata Prof Edy Suandi Hamid.

Dalam kesempatan tersebut Guru Besar UMY Prof Bambang Cipto menyatakan, demokasi Indonesia masuk kategoro demokrasi yang cacat (flawed democracy). Proses demokrasi berjalan tidak baik dan dipengaruhi para oligarki yang berada di belakang politisi dan pengambil kebijakan.