Jokowi Disebut Gagal Wujudkan Swasembad Pangan, TKN: Impor untuk Menjaga Kestabilan Harga

digtara.com | JAKARTA – Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin menepis tudingan kubu pasangan nomor urut 02, Prabowo-Sandi, yang menyebut jika Pemerintahan Jokowi saat ini, gagal mewujudkan swasembada pangan secara nasional.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Tudingan kegagalan itu didasari masih adanya impor kebutuhan pangan yang dilakukan oleh pemerintah.

Anggota TKN Jokowi-Ma’ruf, Eva Kusuma Sundari mengatakan, impor pangan yang dilakukan di masa pemeirntahan Jokowi-JK saat ini, bukan karena kegagalan pemerintah menjaga stok pangan, melainkan lebih kepada untuk menstabilkan harga.

“Swasembada tidak bisa dilakukan dalam waktu empat tahun. Walaupun demikian, ada beberapa kemajuan, misalkan untuk jagubg terjadi penambahan,” kata Eva di Jakarta, Rabu (10/4/2019).

Selain jagung, Eva menjelaskan, ada sejumlah komoditi lain yang mulai surplus. Seperti di Kediri, Jawa Timur, Eva mencontohkan produksi beras sudah mulai surplus. “Impor itu masih dilakukan, tetapi tujuannya untuk memastikan stabilisasi harga,” ujarnya.

Sebab, dia mengakui fluktuasi harga masih sering terjadi terutama pada siklus panen. “Hukum supply dan demand kan masih berlaku. Dan ini merugikan petani. Karena memang kita belum mempunyai mekanisme untuk menstabilisasi harga yang biasanya itu harus dimainkan oleh bulog,” katanya lagi.

Selain faktor stabilisasi harga, Eva melanjutkan, impor juga dilakukan pemerintah lantaran selama ini pemenuhan kebutuhan pangan memang disuplai dari impor. Bawang putih misalnya. Menurut Eva, 80 persen kebutuhan bawang putih saat masih disuplai dari luar negeri.

“Nah kalau sekarang kita masih impor ya karena kita tidak mempunyai modal, di antaranya soal kecukupan luas tanah yang akan ditanami bawang putih,” jelas Eva.

“Tetapi sekali lagi ada banyak kemajuan untuk beberapa komoditi yang kita sudah bisa meningkatkan produksinya jauh dibanding sebelumnya,”tambahnya.

Disinggung soal tudingan kubu Prabowo-Sandi yang menyebut adanya kartel pangan dalam kebijakan impor pemerintah, Eva menantang agar melaporkan hal itu ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), jika memang ada indikasi tersebut.

“Sebelah (Prabowo-Sandi) itu selalu mengkapitalisasi dan mempolitisasi impor, termasuk mengembangkan konspirasi teori bahwa di sana ada kartel. Menurutku kalau memang ada kartel itu kan merupakan kejahatan, laporkan kepada KPPU. Mereka bisa melakukan investigasi adanya kartel,” tutupnya.

[AS]