Calon Kepala Daerah Meninggal Akibat Covid-19, Pemerintah Perlu Evaluasi

digtara.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melaporkan ada sejumlah calon kepala daerah (cakada) yang meninggal di tengah proses Pilkada 2020. Tercatat setidaknya ada tiga cakada yang wafat sejauh ini. Calon Kepala Daerah Meninggal Akibat Covid-19

Baca Juga:

• Pengurus Inti Aliansi Prodem Jawa Tengah Geruduk Kantor KIP Jateng Tanyakan Ijazah Jokowi
• Jaksa Geledah Kantor KPU Kabupaten Sumba Timur Terkait Dugaan Penyimpangan Anggaran Pilkada 2024
• Apresiasi Dukungan Polri Sukseskan Tahapan Pemilu, KPU NTT Silaturahmi dengan Kapolda NTT

Data tersebut disampaikan Komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik di Jakarta, Minggu (4/10/2020).

Evi mengatakan dua cakada bahkan telah ditetapkan sebagai pasangan calon (paslon).

“Innalillahi wainnailaihi rojiun, ada sejumlah calon kepala daerah yang meninggal dunia,” kata Evi.

Cakada yang pertama meninggal yaitu bakal calon kepala daerah Kabupaten Berau bernama Muharram. Evi mengatakan Muharram meninggal sebelum penetapan paslon.

Baca: Unik, Polres Langkat Menggelar Kegiatan Pencegahan Covid-19 Secara Daring

Lalu calon wali kota Bontang, Adi Dharma yang meninggal pada Kamis 1 Oktober 2020.

Selanjutnya calon bupati Bangka Tengah bernama Ibnu Saleh yang meninggal hari ini, Minggu (4/10/2020). Ketiganya diketahui meninggal usai terpapar covid-19.

Perlu Evaluasi

Sementara itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyoroti soal meninggalnya sejumlah cakada akibat covid-19 dalam Pilkada 2020 kali ini.

Menurutnya pemerintah harus segera mengevaluasi pelaksanaan pilkada serentak 2020.

“Ada banyak calon yang terpapar, juga penyelenggara pemilu yang terpapar saya kira itu fakta-fakta yang membuat evaluasi kian penting untuk perlu dilakukan,” kata Lucius seperti dikutip dari republika.co.id, Minggu.

Ia juga mengingatkan penting bagi pemerintah untuk selalu membuka peluang penundaan pilkada tiap saat.

Menurutnya keselamatan publik harus menjadi pertimbangan dalam penundaan pilkada di tengah pandemi saat ini.

Baca: KPU Resmi Larang Konser Musik Saat Kampanye Pilkada 2020

“Jadi saya kira itu yang paling penting bagaiamana memastikan evaluasi yang dilukukan itu berbasis kepada kepentingan keselamatan rakyat, sehingga tidak kemudian membaca angka-angka yang ada itu sebagai sesuatu yang mati. Tapi sesuatu yang kemudian mendorong para pembuat kebijakan untuk memasitkan kebijakan yang diambil itu benar-benar memastikan keselamatan rakyat terkait dengan pelaksaan pilkada ini,” ujarnya.

Saksikan video-video terbaru lainnya hanya di Channel Youtube Digtara TV. Jangan lupa, like comment and Subscribe.

Calon Kepala Daerah Meninggal Akibat Covid-19, Pemerintah Perlu Evaluasi