Pemutihan Pajak Kendaraan Oktober 2026: Daftar 15 Provinsi dan Jadwal Berakhir

Pemutihan Pajak Kendaraan Berakhir November 2026

Empat provinsi dalam daftar berikut memiliki program yang disebut berlangsung hingga November 2026.

Baca Juga:

• Tunggakan Pajak Kendaraan di Jateng Capai Rp 3,3 Triliun, DPRD Soroti Rendahnya Kepatuhan
• Warga di Sumba Timur Dapat Emas Karena Taat Bayar Pajak Kendaraan
• Polisi Dan UPT Pendapatan Daerah Dekatkan Pelayanan Melalui Layanan Samsat Keliling

10. Bali

Program di Bali disebut berlaku hingga 11 November 2026. Keringanan mencakup pembebasan pokok PKB tahun ketiga dan seterusnya, serta pembebasan denda PKB, opsen PKB, dan SWDKLLJ tahun sebelumnya.

11. Kalimantan Timur

Kalimantan Timur menetapkan masa berlaku program hingga 22 November 2026. Keringanan yang disebut tersedia meliputi pembebasan denda keterlambatan PKB dan denda SWDKLLJ tahun sebelumnya.

12. Riau

Program pemutihan pajak kendaraan di Riau disebut berlaku hingga 30 November 2026, dengan pembebasan denda PKB dan denda SWDKLLJ untuk tahun-tahun sebelumnya.

13. Jawa Timur

Jawa Timur menggelar program pemutihan jilid kedua hingga 30 November 2026. Keringanan meliputi pembebasan sanksi administrasi PKB dan pajak progresif.

Selain itu, tersedia diskon tunggakan pokok sebesar 20 persen bagi buruh dan pengemudi ojek online sesuai ketentuan program.

Pemutihan Pajak Kendaraan Berakhir Desember 2026

Dua provinsi dalam daftar memberikan keringanan dengan masa berlaku hingga Desember 2026.

14. Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Barat menawarkan diskon pokok PKB sebesar 50 persen untuk mutasi masuk kendaraan dari luar daerah hingga 19 Desember 2026.

Program ini juga menyediakan diskon hingga 10 persen bagi pembayaran sebelum jatuh tempo.

Baca Juga:

• Tunggakan Pajak Kendaraan di Jateng Capai Rp 3,3 Triliun, DPRD Soroti Rendahnya Kepatuhan

15. Jawa Tengah

Jawa Tengah menjalankan program Jateng Bebas Sanksi Administratif dan Progresif yang disebut berlaku hingga 28 Desember 2026.

Program tersebut mencakup pembebasan denda PKB, denda SWDKLLJ, serta pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya.