Ratusan Warga dari Posko Pengungsian Maumere Kembali Dipulangkan

Bantuan tersebut menjadi bagian penting dari proses pemulangan, sebab kepulangan ke rumah tidak otomatis berarti seluruh kebutuhan dasar telah selesai.

Baca Juga:

• Kabupaten Manggarai Terbanyak Korban Meninggal Pasca Gempa
• Presiden Prabowo Cek Dapur Lapangan Polri dan Water Treatment di Posko Pengungsian Danga
• Kabasarnas dan Gubernur NTT Cek Kesiapan Posko Pengungsian Korban Gempa di Nagekeo

Bagi keluarga yang baru meninggalkan posko, paket sembako menjadi penyangga awal agar kebutuhan pangan tetap terpenuhi setelah mereka kembali ke lingkungan masing-masing.

Proses tersebut turut melibatkan Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sikka Kristian Amstrong, staf BNPB Arief, staf BPBD Kabupaten Sikka, staf Dinas Sosial, para relawan serta para pengungsi.

Keterlibatan lintas unsur itu menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak berdiri pada satu institusi.

Pemerintah, lembaga kebencanaan, unsur sosial, relawan, hingga masyarakat terdampak harus bergerak dalam satu garis koordinasi agar proses pemulangan tidak melahirkan persoalan baru.

Namun, di balik berlangsungnya pemulangan secara lancar dan kondusif, terdapat satu persoalan yang tidak boleh dianggap remeh bahwq data pengungsi. Pemerintah Kabupaten Sikka menghadapi situasi ketika sebagian pengungsi memilih pulang ke tempat tinggal masing-masing tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada petugas pendataan.

Baca Juga:

• Presiden Prabowo Cek Dapur Lapangan Polri dan Water Treatment di Posko Pengungsian Danga

Kondisi tersebut membuat angka pengungsi yang tercatat pada awal pendataan tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah pengungsi yang benar-benar berada di dalam posko.

Persoalan ini terlihat sederhana, tetapi dalam situasi tanggap darurat, ketidaktepatan data dapat memiliki konsekuensi yang panjang.

Data pengungsi bukan sekadar angka di atas kertas. Data menjadi dasar pemerintah dalam menghitung kebutuhan makanan, air minum, pelayanan kesehatan, tempat tidur, bantuan logistik, hingga kebutuhan perlindungan bagi warga terdampak.

Ketika seseorang telah meninggalkan posko tetapi masih tercatat sebagai penghuni, kebutuhan logistik dapat terhitung lebih besar dari jumlah sebenarnya.

Sebaliknya, apabila terdapat warga yang masih membutuhkan pelayanan tetapi tidak lagi tercatat secara akurat, maka risiko terlewatnya kebutuhan mereka juga semakin besar.

Karena itu, persoalan sinkronisasi data menjadi pekerjaan penting di tengah proses pemulangan yang terus berlangsung.

Pemerintah tidak hanya dituntut mampu memulangkan pengungsi, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap pergerakan pengungsi tercatat secara akurat, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara 211 jiwa telah kembali ke rumah, sebanyak 837 jiwa lainnya masih berada di Posko Pengungsian Terpusat Gelora Samador Maumere. Mereka adalah bagian dari wajah lain penanganan bencana yang belum selesai.