Masyarakat TTU Pertanyakan Kelangkaan BBM Yang Berakibat Antrian di SPBU

"Jika kuota tetap tetapi pengiriman berkurang, persoalannya perlu ditelusuri pada distribusi. Begitu pula jika BBM sudah dikirim sesuai kuota tetapi cepat habis di SPBU," ujarnya.

Ia menyarankan agar rantai distribusi harus bisa diperiksa dengan angka. Data tiga SPBU tersebut dibandingkan antara kuota dan realisasi harus dibuka.

Data yang perlu dijelaskan antara lain kuota resmi masing-masing SPBU, jumlah pengiriman, volume setiap mobil tangki, jadwal kedatangan, serta realisasi penerimaan dan penjualan selama hampir satu bulan terakhir.

"Dengan begitu, masyarakat tidak hanya melihat panjangnya antrian, tetapi dapat mengetahui penyebabnya," tambah Victor.

Disisi lain, ia menyinggung soal hak publik atas informasi karena Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan mengetahui kebijakan publik serta alasan kebijakan yang berdampak terhadap kepentingan masyarakat.

"Ini bukan soal membuka rahasia perusahaan. Kami meminta informasi mengenai kebijakan dan realisasi pasokan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak," ujarnya.

Dalam Pasal 4 huruf c UU no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Baca Juga:

• BBM di TTU Langka Hingga Warga Mengantre, Polres TTU Awasi Dugaan Penyalahgunaan