Kabupaten Manggarai Jadi Prioritas Pemulihan Gempa

digtara.com -Wilayah Kabupaten Manggarai menjadi salah satu wilayah terparah akibat gempa magnitudo 7,7 pada Sabtu (15/8/2026) lalu.

Baca Juga:

• Didampingi Ketua Komisi IV DPR RI dan Kapolda NTT, Kapolri Tinjau Kondisi Warga Terdampak Gempa Flores
• WNA Cina Jatuh Dalam Pendakian di Pulau Padar, Tim SAR Gabungan Turun Tangan
• Belasan Warga NTT Terpapar Paham Radikal dan TCC NVE

Hingga Minggu (16/8/2026) malam, tercatat ada 26 orang korban meninggal dunia dan puluhan korban luka berat dan ringan.

Jalur menuju Reo baru terbuka pada Minggu petang dan bantuan tenda bersama logistik baru masuk pada Minggu malam.

Para Menteri Kabinet Merah Putih Republik Indonesia tiba di Kabupaten Manggarai, Minggu (16/8/2026) sekitar pukul 16.00 WITA meninjau kondisi wilayah yang terdampak gempa bumi sekaligus memastikan penanganan bencana dan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.

Rombongan pemerintah pusat tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Pratikno bersama Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, Kepala BNPB RI, Letjen TNI Suharyanto, Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono, Deputi IV Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jarwansah, serta Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Brigjen Arief Hidayat.

Kedatangan rombongan diterima Bupati Manggarai Heribertus G.L. Nabit, Wakil Bupati Manggarai Fabianus Abu, Kapolres Manggarai AKBP Levi Defriansyah, Dandim 1612/Manggarai Letkol Arh. Amos Comenius Silaban, Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Dr. Deddi Diliyanto, Ketua DPRD Manggarai Paul Peos, Kepala BPBD Kabupaten Manggarai, serta pihak RSUD Ruteng.

Baca Juga:

• Pemerintah dan Polri Percepat Penanganan Dampak Gempa Magnitudo 7,7 di Flores

Rombongan bersama Forkopimda Kabupaten Manggarai meninjau kondisi bangunan RSUD Ruteng yang mengalami dampak akibat gempa bumi.

Selain melihat kerusakan fasilitas rumah sakit, rombongan juga mengecek kondisi pasien serta memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan bagi masyarakat terdampak.

Dalam kesempatan tersebut, rombongan menyerahkan 30 paket bantuan sembako dari Presiden Republik Indonesia kepada pasien terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Manggarai.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Pratikno menyampaikan bahwa Kabupaten Manggarai menjadi salah satu prioritas dalam upaya pemulihan pascagempa.

Pemerintah juga mengutamakan penyediaan rumah sakit lapangan dan renovasi gedung RSUD Ruteng melalui Kementerian Kesehatan, mengingat kondisi bangunan rumah sakit yang dinilai kurang memadai untuk mendukung pelayanan kesehatan pascabencana.

Pemerintah pusat juga menyiapkan Posko pelayanan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat untuk mendukung kebutuhan penanganan bencana di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Ngada.

Sementara itu, posko pelayanan di Maumere disiapkan untuk melayani kebutuhan Kabupaten Sikka, Ende, Flores Timur, dan Nagekeo.

Dukungan tersebut diperkuat dengan kesiapan empat unit alat utama sistem senjata (alutsista) berupa helikopter dan pesawat untuk mendukung mobilisasi serta distribusi bantuan.

Setelah meninjau RSUD Ruteng, rombongan Menteri Kabinet Merah Putih kemudian melanjutkan peninjauan ke Stadion Golo Dukal, Kabupaten Manggarai.

Lokasi tersebut direncanakan menjadi tempat pembangunan rumah sakit lapangan sementara, mengingat dalam waktu dekat RSUD Ruteng akan menjalani proses renovasi.

Kapolres Manggarai AKBP Levi Defriansyah bersama jajaran Forkopimda turut mendampingi seluruh rangkaian kunjungan sebagai bentuk sinergi dalam memastikan keamanan, kelancaran kegiatan, serta kesiapan pelayanan bagi masyarakat terdampak bencana.

Baca Juga:

• Pemerintah dan Polri Percepat Penanganan Dampak Gempa Magnitudo 7,7 di Flores

Kunjungan pemerintah pusat tersebut menjadi wujud nyata perhatian dan respons cepat pemerintah dalam penanganan dampak gempa bumi di Kabupaten Manggarai.

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, serta seluruh unsur terkait terus diperkuat untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi dan proses pemulihan dapat berjalan secara cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.